Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Herlina Hartanto.(Foto : Abi/KutaiRaya)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Selama ini, pengelolaan hutan kerap dihadapkan pada dilema antara kepentingan ekonomi dan upaya pelestarian lingkungan. Aktivitas kehutanan yang tidak terkelola secara berkelanjutan berpotensi mengancam habitat satwa liar, termasuk orangutan. Sementara, pembatasan yang terlalu ketat juga dapat berdampak, pada keberlangsungan usaha dan mata pencaharian masyarakat sekitar hutan. Kondisi inilah yang mendorong perlunya model pengelolaan, yang mampu menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut.

Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Herlina Hartanto menegaskan, pengelolaan hutan di bentang alam tempat organisasinya bekerja, berfokus pada penyelarasan antara kepentingan bisnis dan konservasi.

Menurutnya, pendekatan tersebut penting untuk memastikan perlindungan satwa liar, khususnya orangutan, tetap berjalan tanpa mematikan aktivitas usaha kehutanan yang sah.

“Selama ini kami memang fokus menyelaraskan bisnis dengan konservasi. Salah satu prioritasnya adalah membangun koridor orangutan. Kita tahu orangutan itu bergerak bebas. Mereka tidak tahu batas konsesi. Mereka mencari makan ke mana saja,” ujarnya, saat ditemui awak media di Hotel Midtown, Rabu (11/2/2026).

Ia juga menjelaskan bahwa, jika masing-masing pemegang izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi konservasi, habitat orangutan bisa ter - fragmentasi dan berisiko membuat satwa tersebut terperangkap, di kawasan hutan yang sempit.

“Kalau hutan-hutan itu seperti pulau kecil dan tidak tersambung, orangutan bisa celaka. Ketika makanan habis, mereka keluar dan konflik dengan manusia tidak terhindarkan,” jelasnya.

Karena itu, pembangunan koridor ekologis menjadi solusi utama agar kawasan hutan yang terpisah tetap terhubung, sehingga pergerakan satwa tetap alami dan risiko konflik dapat ditekan.

Di sisi lain, Herlina mengungkapkan, tantangan besar yang kini dihadapi perusahaan pemegang PBPH hutan alam. Menurutnya, harga kayu yang rendah dan pasar yang semakin sulit, membuat sejumlah perusahaan memilih tidak lagi beroperasi.

“Kami melihat ini justru berbahaya. Karena ketika perusahaan dorman, kawasan itu bisa menjadi ruang terbuka untuk perambahan, penambangan ilegal, atau aktivitas yang tidak terkontrol,” katanya.

Ia menegaskan, keberadaan perusahaan kehutanan yang beroperasi dengan praktik terbaik justru dapat menjadi benteng terhadap kerusakan hutan.

“PBPH hutan alam itu bukan hanya soal kayu. Di dalamnya ada orangutan, ada masyarakat yang bergantung pada hasil hutan bukan kayu seperti rotan, bambu, bahkan sumber air. Jadi penting sekali perusahaan tetap berjalan, tapi dengan praktik yang lestari,” tegasnya.

YKAN juga mendorong penguatan peran penjaga hutan lokal. Ia mencontohkan kelompok patroli hutan, yang selama ini bekerja di kawasan lindung seluas sekitar 30 ribu hektare.

Kedepannya, kelompok tersebut akan dilibatkan untuk melatih para pemuda desa, di bentang alam yang lebih luas.

“Kami ingin mereka menularkan ilmu. Mereka sudah terlatih menghadapi konflik orangutan dengan masyarakat, mengenal biodiversitas, dan teknik patroli. Pemuda desa perlu dilibatkan agar perlindungan hutan menjadi gerakan bersama,” ujarnya.

Terkait dampak pertambangan emas ilegal terhadap populasi orangutan, ia mengakui, pihaknya belum memiliki data penelitian spesifik.

“Kami belum punya penelitian yang melihat langsung dampak pertambangan emas ilegal terhadap orangutan. Jadi kami tidak bisa berspekulasi,” katanya.

Namun, ia juga menjelaskan bahwa, orangutan umumnya hidup di ketinggian tertentu, yakni di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Fragmentasi habitat akibat pembukaan lahan di dataran rendah, berpotensi meningkatkan risiko konflik.

Sebaliknya, di kawasan PBPH hutan alam yang dikelola dengan sistem tebang pilih dan rotasi blok, habitat orangutan dinilai masih cukup terjaga.

“Penebangan itu berpindah-pindah blok setiap tahun. Kalau dikelola dengan benar, sisa hutannya masih menjadi habitat yang baik. Bahkan dalam empat tahun terakhir di dua PBPH di bentang alam Wikelai, ada kenaikan populasi orangutan,” ungkapnya.

Ia turut menyampaikan, jika temuan tersebut menjadi bukti, bahwa konservasi dan bisnis kehutanan tidak harus saling meniadakan.

“Kalau hutan alam dikelola dengan baik dan penebangan selektif dilakukan sesuai aturan, orangutan bisa hidup berdampingan dengan perusahaan,” pungkasnya. (*Abi)