Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra.(Foto : Abi/KutaiRaya)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Samri Shaputra, menyerap berbagai aspirasi warga saat menggelar kegiatan reses di Gang Langgar, RT 08, Kelurahan setempat, Senin (9/2/2026).

Sejumlah persoalan mendasar mencuat, mulai dari buruknya drainase yang memicu banjir, perbaikan jalan lingkungan, hingga kebutuhan mendesak akan mobil ambulans atau mobil jenazah.

Persoalan infrastruktur dasar di lingkungan permukiman, masih menjadi tantangan serius yang berdampak langsung pada kualitas hidup warga. Sistem drainase yang tidak terintegrasi, kondisi jalan lingkungan yang rusak, serta keterbatasan sarana layanan darurat menunjukkan masih adanya kesenjangan pelayanan publik di tingkat kelurahan, sehingga membutuhkan perhatian dan tindak lanjut konkret dari Pemerintah Daerah.

Hal ini didukung dari hasil Reses Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Shamri Saputra. Dirinya menjelaskan, persoalan drainase menjadi keluhan paling dominan yang ia temui di hampir setiap titik reses. Kondisi tersebut juga dirasakan warga di Gang Langgar yang dinilai berada di kawasan “terkurung”, sehingga air hujan kerap menggenang dan sulit mengalir keluar.

“Di sini wilayahnya seperti terkurung. Kalau hujan, air meluap dan tidak cepat surut. Maka warga mengusulkan pembangunan drainase, yang bisa terkoneksi langsung dengan parit utama,” ujarnya.

Selain persoalan drainase, warga juga mengusulkan pengadaan mobil ambulans atau mobil jenazah. Jarak tempat pemakaman yang cukup jauh dari permukiman dinilai kerap menyulitkan warga, terlebih selama ini jenazah masih harus dipikul menuju lokasi pemakaman.

“Kalau dipikul tentu mengganggu pengguna jalan lain, dan berpotensi menimbulkan kemacetan. Maka kebutuhan ambulans ini menjadi cukup mendesak,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut ditengah derasnya guyuran hujan, aspirasi tidak hanya datang dari RT 08, tetapi juga dari RT 01 dan RT 02 yang berada di wilayah sekitar. Total terdapat sekitar 390 rumah dengan jumlah penduduk yang cukup besar, sehingga muncul pula usulan agar kawasan tersebut ke depan dapat dipertimbangkan menjadi satu kelurahan tersendiri.

Ia juga menyinggung adanya keluhan warga terkait realisasi anggaran, yang dinilai tidak sepenuhnya sampai ke masyarakat. Namun, ia menegaskan hal tersebut masih perlu pendalaman lebih lanjut.

“Ada warga yang menyampaikan soal anggaran yang turun tidak sesuai. Tapi ini perlu kita pelajari dulu, maksudnya seperti apa. Apakah terkait program tertentu seperti Purwodadi atau lainnya, itu belum bisa disimpulkan,” katanya.

Menurutnya, fokus utama yang akan diperjuangkan dari hasil reses kali ini adalah pembenahan drainase, perbaikan jalan lingkungan, dan pengadaan ambulans, sementara aspirasi lain akan dikaji lebih lanjut sesuai mekanisme dan kewenangan.

“Reses ini memang untuk menyerap aspirasi. Setelah itu tentu akan kami perjuangkan sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah,” tutupnya. (*Abi)