Anggota DPRD Kukar Sopan Sopian.(Achmad Rizki/Kutairaya)


TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Sopan Sopian mendukung program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilakukan oleh tingkat desa.

Ia mengatakan, program RTLH sudah seharusnya dilakukan di desa.

Karena tingkat desa yang mengetahui warganya, khususnya dalam menerima manfaat program tersebut.

"Penerima bantuan seharusnya masyarakat yang betul-betul tak mampu. Terlebih yang ekonominya tak sanggup membangun atau memperbaiki rumahnya, dengan kondisi yang memprihatinkan," tuturnya.

Menurutnya, verifikasi data juga harus dilakukan dengan tepat.

Penentuan penerima program RTLH ini tak boleh dilakukan sepihak agar tak menimbulkan kecemburuan sosial.

"Mekanisme musyawarah menjadi penting, untuk memastikan bantuan program RTLH ini diberikan kepada masyarakat yang layak menerimanya," ujarnya.

Sedangkan untuk wilayah kelurahan, seharusnya program RTLH bisa dilakukan oleh Forum RT bersama pemerintah kelurahan.

Sehingga forum RT yang melakukan pendataan dan mengeksekusi program RTLH.

"Terkait dengan anggaran harus disesuaikan dengan petunjuk teknis. Dengan langkah tersebut, diyakini program RTLH bisa tepat sasaran," katanya.

Ia menegaskan, meskipun program tersebut akan dijalankan oleh pemerintah desa, namun anggaran untuk program tersebut harus dialokasikan, bukan dari anggaran ADD dan DD yang seperti biasanya.

Sementara itu Plt Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), M Aidil menjelaskan, program RTLH pada 2026 mendatang tak ada lagi di pemerintah daerah.

Program tersebut akan dijalankan oleh desa."Program RTLH akan dikerjakan oleh desa setempat. Masyarakat bisa mengajukan usulan itu ke desa setempat," kata Aidil.

Meskipun pada 2026 tak menjalankan program RTLH, namun pihaknya tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut di desa.

Jika pemerintah desa meminta bantuan untuk melakukan verifikasi penerima manfaat, maka Disperkim siap membantu. (ary)