Plt Sekertaris Dinas Sosial Kukar Yuliandris.(Andri wahyudi/kutairaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Sosial (Dinsos) memastikan m pembangunan Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat terealisasi.

Program ini diharapkan dapat dimulai pada tahun 2026, setelah seluruh proses administrasi dan legalitas lahan rampung.

Plt. Kepala Dinas Sosial Kukar, Yuliandris mengemukakan, proses tindak lanjut pembangunan Sekolah Rakyat kini telah memasuki tahap koordinasi lintas instansi.

Salah satunya adalah dengan Dinas Pertanahan, yang saat ini tengah menyiapkan sertifikasi lahan yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.

"Belum lama ini saya bertemu dengan Kepala Bidang dari Dinas Pertanahan. Rencananya, kami akan melapor ke Pak Sekda. Lahan di Kelurahan Loa Ipuh Darat ini mudah-mudahan bisa disertifikasi pada akhir tahun ini atau awal tahun depan. Pemerintah pusat meminta agar lahan tersebut harus clear and clean, baik dari sisi legalitas maupun kondisi fisiknya,"kata Yuliandris, Senin (10/11/2025).

Ia menambahkan, proses pembukaan lahan (land clearing) dan sertifikasi memang membutuhkan waktu karena harus melalui tahapan administrasi yang ketat.

Namun, ia optimistis tahapan tersebut bisa segera rampung, sehingga pembangunan Sekolah Rakyat di Kukar dapat dimulai pada tahun 2026.

Menurut Yuliandris, luas lahan yang telah disiapkan mencapai 8,5 hektare (ha) dan rencananya akan digunakan untuk membangun satuan pendidikan terpadu yang mencakup SD, SMP, dan SMA dalam satu kawasan.

"Lahan yang ada cukup luas, sekitar 8,5 hektare. Di sana nantinya akan dibangun fasilitas pendidikan lengkap mulai dari SD hingga SMA," ujarnya.

Untuk kebutuhan tenaga pengajar, Dinsos Kukar akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Dinas Pendidikan Kukar.

Sedangkan untuk pengasuh murid, Dinas Sosial akan menyiapkan sumber daya dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

"Kalau melihat rintisan Sekolah Rakyat di Samarinda, pengasuhnya banyak yang berasal dari pendamping PKH. Bahkan ada 16 orang pendamping PKH asal Kukar yang saat ini membantu di sana. Kami akan meniru sistem itu untuk diterapkan di Kukar," ujar Yuliandris.

Ia berharap keberadaan Sekolah Rakyat ini dapat menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga miskin agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan menyeluruh.

"Harapan saya, Sekolah Rakyat ini bisa dinikmati oleh anak-anak dari keluarga miskin. Mereka tidak hanya mendapatkan pendidikan, tetapi juga jaminan gizi, pakaian, dan tempat tinggal selama menempuh pendidikan," ucapnya.

Yuliandris menjelaskan, konsep Sekolah Rakyat berbeda dari sekolah umum.

Jika di sekolah biasa anak pulang ke rumah dengan kondisi seadanya, maka di Sekolah Rakyat mereka akan diasramakan dalam sistem boarding school, di mana seluruh kebutuhan dasar siswa akan ditanggung pemerintah.

"Di Sekolah Rakyat nanti, semuanya dijamin. Dari tempat tidur, makanan bergizi, hingga kebutuhan pakaian. Dengan begitu, anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa belajar dengan tenang tanpa memikirkan keterbatasan ekonomi," tuturnya.

Program Sekolah Rakyat di Kukar ini diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang memadukan aspek pendidikan, sosial, dan kesejahteraan, serta mempersempit kesenjangan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di daerah tersebut. (dri)