Sekda Kukar Sunggono.(Andri wahyudi/kutairaya)


TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) berupaya mempercepat proses sertifikasi tanah di wilayahnya.

Tahun depan, Pemkab Kukar menargetkan lebih dari 200 bidang tanah dapat disertifikasi sebagai bagian dari tindak lanjut Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono menjelaskan, upaya percepatan ini dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta optimalisasi tim yang telah dibentuk di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kukar.

"Kami menargetkan tahun depan dapat menyertifikasi lebih dari 200 bidang tanah. Target ini realistis karena kami telah menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan pihak BPN," ujar Sunggono, Rabu (5/11/2025).

Ia menambahkan, masih banyak bidang tanah di Kukar yang belum bersertifikat, dengan jumlah mencapai sekitar 20 ribu bidang.

Maka itu, Pemkab Kukar berkomitmen untuk mempercepat proses sertifikasi sebagai bagian dari upaya penataan aset daerah.

Selain itu, Sunggono mengimbau agar pengurus masjid dan lembaga keagamaan yang memiliki tanah di wilayah Kukar dapat segera berkoordinasi dalam rangka sosialisasi dan perlengkapan berkas administrasi.

"Bersama pengurus masjid, kami akan melakukan sosialisasi agar program sertifikasi tanah ini bisa berjalan lancar. Biasanya, biaya yang dibutuhkan terkait pemasangan patok dan pengukuran menjadi tantangan tersendiri, sehingga perlu kolaborasi yang baik," katanya.

Lebih lanjut, Sunggono mengatakan, Pemkab Kukar juga telah menyiapkan tenaga ahli di bidang pengukuran tanah yang merupakan lulusan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).

Tenaga tersebut akan dioptimalkan untuk mendukung program sertifikasi tanah ke depan.

"Kami sudah memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengukuran. Mereka akan kita maksimalkan dalam pelaksanaan program sertifikasi agar berjalan lebih efisien dan tepat sasaran," ucapnya. (dri)