Audiensi PPDI bersama Wakil Bupati Kukar.(Achmad Rizki/Kutairaya)


TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Sejumlah usulan disampaikan DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kutai Kartanegara (Kukar) kepada pemerintah daerah.

Adapun usulan yang disampaikan itu, diantaranya meminta fasilitasi sekretariat, kendaraan, wadah untuk pelantikan kepengurusan baru hingga program untuk mendukung kesejahteraan PPDI.

Sekretaris DPC PPDI Kukar, Lina Oktaviani mengatakan, usulan yang disampaikan itu dinilai sangat penting untuk menunjang kegiatan para disabilitas yang tergabung pada PPDI.

Jika usulan ini tak disampaikan, maka tak akan menemukan solusi dan menghambat kegiatan PPDI.

Di dalam PPDI ini terdiri dari berbagai jenis disabilitas, yaitu disabilitas fisik, sensorik, intelektual dan lainnya.

"Kami berharap pemerintah daerah, dapat mendukung penuh terhadap kebutuhan, keperluan para disabilitas," kata Lina usai audiensi bersama Wabup Kukar Rendi Solihin di Rumah Jabatan Wabup, Senin (13/10/2025).

Ia mengemukakan, PPDI ini merupakan partner pemerintah daerah.

Organisasi ini menaungi sekitar 4.800 penyandang disabilitas yang berkomitmen untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas.

Pihaknya mengaku selama ini peran pemerintah daerah juga sudah dirasakan, baik itu peningkatan Sumber Daya Manusia, bantuan sosial hingga mendukung sektor UMKM.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Kukar H Rendi Solihin menuturkan, untuk sekretariat PPDI bisa menggunakan aset daerah di Bukit Biru dan Gedung Ekonomi Kreatif (Ekraf).

"Bangunan itu bisa digunakan PPDI untuk kegiatan pengembangan para disabilitas," kata Rendi.

Terkait kendaraan, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1/2025, tentang efisiensi belanja APBD dan APBN termasuk pembelian kendaraan bagi organisasi dan kelompok.

"PPDI bisa meminjam aset kendaraan pemerintah daerah, seperti bus, namun biaya supir dan BBM ditanggung oleh yang meminjam aset itu," ucapnya. (adv/ary)