Plt. Sekretaris Disdikbud Kukar Pujianto.(Foto: Andri Wahyudi/Kutairaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 104 miliar di APBD Perubahan 2025.

Anggaran ini digunakan untuk memenuhi belanja pegawai hingga lanjutan program di APBD murni.

Hal ini disampaikan Plt Sekretaris Disdikbud Kukar, Pujianto kepada KutaiRaya.com pada Jumat (10/10/2025).

Pujianto menjelaskan, anggaran di perubahan ini, total hampir Rp 104 miliar.

Anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi belanja wajib itu dulu, mulai dari gaji, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), belanja listrik, belanja air, telpon, internet, dan lain sebagainya.

Kemudian baru Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), yang diperlukan untuk sekolah.

"Belanja wajib itu kita dahulukan. Baru sasarannya ke yang lain, penjaminan mutu, penggunaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan lain sebagainya. Keadaan di perubahan, sebenarnya tidak ada yang spesial, yang jelas saat ini masanya efisiensi anggaran, jadi kita menyesuaikan dengan anggaran kita. Makanya kita fokus kepada program-program pokok yang ada di anggaran murni, itu yang kita fokuskan," bebernya.

Jadi yang paling urgensi itu adalah tetap untuk pembangunan ruang kelas baru masih ada, kemudian unit sekolah baru juga masih ada.

Tapi porsinya sudah berkurang, tidak seperti yang semula karena banyak anggaran yang dipangkas.

Selain itu, terkait dengan Bimbingan Teknik (Bimtek), kaitannya dengan pelatihan itu walaupun ada tapi secara porsi itu berkurang.

Tidak seperti ketika di penganggaran murni karena perjalanan dinasnya banyak di situ.

Dengan adanya efisiensi anggaran, maka sebelumnya kalau memang ada latihan atau Bimtek atau yang lainnya dengan jumlah misalnya 100 orang.

Dengan adanya efisiensi di perubahan ini mungkin pelaku pesertanya berkurang, mungkin tinggal hanya 40 atau 50 orang saja.

"Harinya pun juga demikian, harinya pun juga tidak seperti yang di murni, tapi mungkin berkurang, yang mungkin dua hari menjadi sehari," tuturnya.

Kemudian yang kaitannya dengan penjaminan mutu, juga tetap didorong.

Selanjutnya pengentasan anak putus sekolah juga masih jadi prioritas, untuk di pendidikan non formal juga masih banyak yang harus dituntaskan.

"Kemudian di bidang SD, SMP juga masih fokus di kegiatan-kegiatan yang ada memang banyak dikurangi. Terus banyak program-program yang baru kita menyesuaikan, misalnya terkait dengan sekolah-sekolah yang memerlukan akses jalan kayak SMP 9 ini kita prioritaskan di tahun ini, dimasukkan di perubahan, itu bisa masuk ke dalam perubahan lah untuk penganggarannya," paparnya.

Pujianto menegaskan, yang jelas program tetap ada di perubahan, karena bagaimanapun program itu adalah bersinergi dengan programnya kementerian terkait dengan pengentasan SPM.

Kalau di dalam program itu misalnya tidak ada penganggaran maka berarti nanti di situ berdeteksi di kementerian bahwa ada, ada indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tidak terintervensi di pemerintah daerah.

"Maka dari itu kita tetap mengusahakan di setiap sub-kegiatan, setiap indikator capaian SPM itu tetap ada isinya walaupun secara nominal mungkin berkurangnya sangat banyak, sangat jauh," ujarnya.

Targetnya di perubahan ini adalah semua program terealisasi maksimal, Disdikbud tidak ingin muluk-muluk, yang penting bisa maksimal, target dan hasilnya pun juga baik.

Kalau saat ini sudah banyak efisiensi, kemudian realisasinya juga bisa maksimal, karena banyak pengerjaan kegiatan yang mundur juga, banyak yang molor, nanti harapannya di akhir tahun realisasinya bisa lebih baik.

"Kalau target sih kita selalu menarget di atas 83 sampai 90 persenlah. Karena bagaimanapun tetap kita evaluasi juga, kondisi kita seperti ini semuanya serba di akhir tahun kan, semuanya terbatas semuanya terlalu, tapi mudah-mudahan lah bisa lebih dari pada itu untuk capaian realisasinya," ucapnya. (Dri)