Anggota DPRD Kukar Komisi IV, Muhammad Idham.(Foto:Indri)


TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Komisi IV, Muhammad Idham, menyoroti keterbatasan anggaran pemerintah daerah yang kerap menjadi hambatan dalam merealisasikan aspirasi masyarakat.

Hal itu ia sampaikan usai menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) sekaligus pelantikan pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kukar pada Sabtu (6/9/2025).

Menurut Idham, banyak aspirasi masyarakat yang berhasil dihimpun melalui reses maupun kunjungan lapangan. Namun, tidak semua usulan bisa segera diakomodir karena adanya efisiensi dan keterbatasan anggaran daerah.

"Banyak usulan dari masyarakat yang sudah kami perjuangkan, sebagian sudah masuk dan terealisasi, tapi ada juga yang tertunda karena keterbatasan anggaran. Salah satunya rencana pembangunan jalan di kampung kami sempat masuk prioritas, tapi akhirnya ditunda," ujarnya.

Ia menambahkan, meskipun menghadapi keterbatasan, DPRD bersama pemerintah daerah terus berupaya agar aspirasi masyarakat tetap masuk dalam skala prioritas pembangunan, baik melalui mekanisme pokok pikiran (Pokir) maupun Rencana Kerja (Renja) dinas terkait.

"Kalau lewat Pokir memang terbatas, tapi kami dorong usulan agar masuk Renja dinas. Dengan begitu, peluang terealisasi lebih besar karena anggarannya juga lebih luas," jelasnya.

Idham mencontohkan, beberapa usulan di sektor pendidikan berhasil masuk dalam Renja Dinas Pendidikan tahun ini. Namun, sebagian lagi harus menunggu penyesuaian karena adanya efisiensi anggaran di tingkat daerah.

"Kami akan terus komunikasi dengan pemerintah agar usulan yang sempat terhapus atau tertunda bisa kembali masuk prioritas. Aspirasi masyarakat harus tetap kita kawal," tegasnya.

Ia menegaskan bahwa PKS berkomitmen untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat, meskipun proses realisasinya tidak selalu mudah.

"Keterbatasan anggaran memang jadi kendala, tapi itu tidak menyurutkan semangat kami untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat," tandasnya. (adv)