• Jum'at, 17 Oktober 2025
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur



Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Tenggarong.(Achmad Rizki/Kutairaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan progran pemerintah pusat, yang secara serentak telah berjalan sejak Januari 2025 lalu. Program ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pemenuhan kualitas gizi bagi anak sekolah. Namun dibalik program tersebut, tidak hanya standar makanan yang berkualitas dan bergizi, persoalan pengelolaan limbah dari MBG juga perlu menjadi perhatian.

Di Kutai Kartanegara, program ini pun telah berjalan. Untuk di Kota Tenggarong, produksi Makan Bergizi Gratis diolah di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kelurahan Sukarame.

Dalam sehari SPPG Sukarame ini memproduksi sekitar 3.448, dengan menyasar 12 sekolah baik jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau TK, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pengelolaan limbah dari SPPG Sukarame telah dikelola dengan baik.Hal itu dibuktikan dengan limbah yang dikeluarkan berupa cairan yang telah dilakukan penyaringan beberapa tahap.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ninda Dwi Fitriani menjelaskan, pengolahan limbah Makan Bergizi Gratis ini tidak langsung dibuang begitu saja. Tapi ada beberapa tahap diantaranya perangkap lemak, kemudian masuk septi tank untuk disaring dan dikeluarkan.

"Jadi limbah produksi MBG ini tak dibuang langsung, yang bisa mengakibatkan bau atau mengganggu lingkungan,"kata Ninda Dwi Fitriani pada Kutairaya, di SPPG, Kamis (7/8/2025).

Pihaknya telah memastikan, untuk limbah yang keluar ini dipastikan bersih dan tak mengganggu lingkungan atau masyarakat setempat. Selain itu, SPPG Sukarame juga bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar, untuk pengawasan lingkungan maupun sampah.

Selain limbah produksi MBG, ada juga sampah sisa bahan bahan dapur yang langsung dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Sampah sisa bahan dapur ini dalam sehari bisa mencapai sekitar 90 Kilogram.

"Pengoperasian dapur umum MBG ini harus Standar Operasional Prosedur (SOP), dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar dan lainnya," ucapnya.

Ia menekankan, dalam memproduksi MBG ini yang paling utama diperhatikan ialah kebersihan dan kualitas dari bahan bahan baku. Baik dari daging, sayuran dan lainnya.

"Kebutuhan nutrisi, protein, karbohidrat harus dipenuhi dan sesuai dengan standarnya. Kebutuhan anak anak maupun dewasa berbeda,"tegasnya.

Sementara MBG didistribusikan menggunakan dari bahan stainles yang telah ditetapkan oleh BGN.

"MBG ini kita distribusikan ke sejumlah sekolah di Tenggarong, dengan waktu 30 menit sebelum istirahan MBG ini sudah ready di sekolah," ujarnya.

Setelah didistribusikan, nantinya ompreng tersebut dibawa kembali ke SPPG dan dipisahkan sampah sisa makanan anak anak. Kemudian ompreng itu dicuci dengan sabun dan air bersih.

"Dari sampah sisa makanan ini bisa mencapai sekitar 90 Kilogram perhari. Tapi samaph tersebut telah dimanfaatkan oleh para karyawan, yang memiliki hewan ternak," ucapnya.

Sementara itu Mitra MBG Ely Hartati menambahkan, terkait dengan pengolahan limbah bahwa ada SOP dari BGN yang harus diterapkan. Artinya limbah yang ada ini tak boleh dibuang langsung ke parit umum.

"Jadi limbah ini harus masuk ke septi tank yang telah disediakan atau IPAL sendiri. Setelah dari septi tank itu baru boleh dialirkan pasca diproses oleh tahapan penjebak lemak," tambah Ely Hartati.

Ia menyebutkan, satu dapur memiliki 3 septi tank dengan ukuran 4 meter persegi. Septi tank ini untuk peroses penyaringan dan kemudian dikeluarkan.

"Saya sebelum membangun dapur MBG ini telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar," sebutnya.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan dan Kehutanan (DLHK) Kukar Slamet Hadiraharjo menyebutkan, sejauh ini baru ada satu dapur MBG yang melapor ke DLHK terhadap pengoperasiannya. Seharusnya setiap dapur MBG yang beroperasi, bisa melapor ke DLHK bahwa ada limbah yang dihasilkan.

"Secara resmi baru ada satu dapur yang bersurat, terhadap operasi produksi MBG," sebut Slamet Hadiraharjo.

Meskipun baru satu yang melapor, namun sejauh ini belum ada laporan atau temuan terhadap limbah yang merugikan masyarakat. Artinya operasi MBG berjalan dengan baik.

"Kami tidak bisa melakukan peninjauan langsung tanpa dasar. Tapi selama ini tidak ada laporan atau keluhan dari masyarakat, terkait limbah dari produksi MBG,"pungkasnya. (ary)



Pasang Iklan
Top