Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani.(Andri Wahyudi/KutaiRaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Tingkat kemiskinan di Kukar mengalami sedikit penurunan, dari 7,61% pada 2023 menjadi 7,28% pada 2024. Jumlah penduduk miskin berkurang, dari 62 ribu menjadi 59 ribu jiwa. Data tersebut berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2024 lalu. Seiring bertambahnya penduduk dan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor pengaruhnya.

Ada beberapa kecamatan yang penduduk miskin di Kukar, diantaranya Kecamatan Muara Kaman, Tenggarong, Tenggarong Seberang, dan Kecamatan Samboja.

Di Kecamatan Tenggarong Seberang, tepatnya di Desa Bangun Rejo, menurut penjelasan Kepala Desa Bangun Rejo Yuyun Porwanti, masih ada warga miskin sekitar 55 Kepala Keluarga (KK).

Ada peningkatan warga yang miskin yang masuk kategori kemiskinan ekstrem di desa tersebut, hal itu dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia (SDM).

"Kalau dari perekonomian alhamdulillah bisa diatasi tapi kalau SDM agak susah. Makanya kedepannya kami berpikir supaya bisa mengatasi masalah ini kami intens berkoordinasi dengan Dinas Sosial," ujarnya Senin (4/8/2025).

Adapun upaya yang dilakukan desa adalah menggunakan Dana Desa itu masih memberikan BLT, bedah rumah terus dianggarkan. Karena warga yang masih perlu diberikan bantuan.

Sementara Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menyatakan, penanganan kemiskinan Kukar ini agar bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga kedepan tidak ada lagi warga miskin di Kukar, salah satunya dengan cara mensupport masyarakatnya, atau orangnya langsung tanpa perantara.

Bantuan bantuan juga harus secara langsung, mekanisme penganggaran supaya masyarakat miskin itu betul-betul menerima manfaat dari program pemerintah secara langsung, tidak program program kolektif.

UPAYA PEMKAB TEKAN KEMISKINAN

Sementara Plt Kepala Bappeda Kukar, Syarifah Vanesa Vilna menjelaskan, hasil evaluasi akan dijadikan dasar untuk merancang pola kerja yang lebih terintegrasi serta memastikan alokasi anggaran yang tepat guna mendukung program pengentasan kemiskinan pada 2025.

Menurut dia, data kemiskinan ada tiga yakni Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Resosek). Tiga data ini akan dijadikan satu oleh pusat. Untuk tahun ini pihak BPS tengah melakukan pendataan. Sementara Bappeda belum ada data itu, sehingga masih pakai data P3KE tahun 2023/2024 untuk data sasaran.

Tahun lalu Bappeda sudah melakukan verifikasi dan falidasi untuk desil 1 untuk data 2023. Jadi data tersebut bisa dipertanggung jawabkan, karena berdasarkan hasil musyawarah di level desa dan kelurahan.

"Karena jumlah penduduk miskin Kukar 7,28%, dan dicurigai data ini hanya ada di desil 1 aja. Desil 1 itu berada di level 10 persen makanya kita memverivikasi dan falidasi di desil 1 dan data tersebut akan dipakai di tahun 2025 dan 2026. Ada pada saat verfal salah satu desa yang menyatakan tidak ada orang miskin di wilayahnya, dibuat berita acara. Tapi memang ada yang diakui masih ada penduduknya, itu yang kita sasar," ungkapnya.


Indikator kemiskinan ada 14, diantaranya:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu / kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu / rumbia / kayu berkualitas rendah / tembok tanpa diplester
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung / sungai /air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar / arang / minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging / susu / ayam satu kali dalam seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu / dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500 m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah / tidak tamat SD/ hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit / non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Dalam upaya menekan angka kemiskinan, program penanggulangan kemiskinan di Kukar ada 21 jenis program yang terintegrasi di dalam Rumah Besar Penanganan Kemiskinan (RBPK). Sementara itu ada tiga klasifikasi strategi penanggulangan kemiskinan pertama itu jaminan sosial dengan menekan pengeluaran seperti pemberian makanan pokok, bantuan kesehatan, subsidi listrik, bantuan perlengkapan sekolah, bantuan rumah tidak layak huni.

Strategi kedua adalah menaikkan pendapatan, programnya berupa bantuan stimulan modal usaha, pelatihan, memberikan perlengkapan bekerja, ketrampilan berusaha, klinik wirausaha mandiri, Kukar siap kerja, bantuan pemberian bibit ikan, keramba dan pelatihan pelatihan. Ketiga meminimalisir kantong kemiskinan, dengan cara memberikan bantuan lewat perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, dan kesehatan.

"Targetnya bisa menurunkan tingkat kemiskinan dibawah angka 7%. Karena beberapa tahun ini level kemiskinan di Kukar masih berada di level 7% dan kedepan diupayakan bisa turun di angka 6%,"jelasnya.

Terpisah Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan, bahwa penanganan kemiskinan ada program yang disiapkan salah satunya kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kalau penanganan kemiskinan itu dua saja konsepnya, yakni carikan donasi dan pemberdayaan.

Untuk donasi diperuntukkan bagi para disabilitas dan lansia. Tapi bagi masyarakat Kukar yang masih berdaya, itu akan diberikan beberapa program untuk keluar dari kemiskinan. Baik itu dari segi pendidikan, ketrampilan, bahkan bantuan permodalan lewat program Kredit Kukar Idaman

Untuk penanganan ini menyeluruh di Kukar, jadi tidak memisahkan antara satu kecamatan dengan kecamatan lain.

"Harapan kita tingkat kemiskinan di Kukar semakin turun, sesuai target yang ditetapkan di RPJMD dari 7 persen turun menjadi 5-6 persen. Dan harapan kita target ini bisa tercapai pada saat diakhir kepemimpinan kami nanti,"tutupnya. (dri)