Aksi Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) di depan Kantor Gubernur beberapa waktu lalu (Foto:Siti/KutaiRaya).


SAMARINDA (KutaiRaya.com) Permasalahan tarif rendah akibat fitur promosi di layanan ojek online belum juga terselesaikan di Kalimantan Timur. Setelah sebelumnya dilakukan audiensi antara pemerintah provinsi, aplikator, dan perwakilan driver, kini para pengemudi menyatakan kekecewaan karena hasil kesepakatan dianggap tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh pihak aplikator.

Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari unjuk rasa yang dilakukan para pengemudi ojek online di Samarinda dan Balikpapan, menuntut keadilan atas skema tarif dan potongan yang dinilai merugikan.

Dalam pertemuan yang berlangsung Rabu, 9 Juli 2025 di VVIP Room Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Wakil Gubernur Kaltim, Kepala Dinas Perhubungan Kaltim, serta pimpinan dari dua aplikator utama Gojek dan Grab telah menyepakati bahwa program promosi seperti fitur hemat, slot, dan double order akan dihapus sementara selama tiga bulan ke depan.

Namun, menurut Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB), kesepakatan tersebut justru tidak dijalankan sesuai arahan. Pihak aplikator disebut hanya mengganti nominal tarif batas bawah (TBB) program slot dan double order menjadi Rp7.500, bukan menghapus program seperti yang telah diputuskan dalam pertemuan.

"Maka kami dari Aliansi Mitra Kaltim Bersatu menyatakan dengan tegas menolak penerapan tarif batas bawah (TBB) program slot & double order pengantaran makanan yg saat ini dijalankan Aplikator senilai Rp.7.500 serta meminta dihapuskannya seluruh program slot & double order pada layanan pengantaran makanan agar tarif batas bawah (TBB) nya dikembalikan menjadi tarif normal/reguler," ujar Koordinator AMKB, Ivan Jaya, dalam pernyataan sikap resminya, Jumat (11/07/2025).

Ia menegaskan bahwa langkah aplikator yang hanya menyesuaikan tarif tidak mencerminkan itikad baik untuk memenuhi keputusan bersama, apalagi tuntutan utama para driver bukan sekadar kenaikan tarif, tetapi penghapusan total program-program promo yang membuat pendapatan mereka menyusut secara signifikan.

Dalam kesempatan yang sama, Ivan juga menyampaikan penghargaan kepada pemerintah provinsi atas upaya mediasi dan keberpihakan yang telah ditunjukkan sejauh ini.

"Kami sangat mengapresiasi upaya Bapak Wakil Gubernur Kaltim untuk menyelesaikan permasalahan kami para driver ojek online di Kaltim, sehingga kami meminta ketegasan Pemprov Kaltim sebagai pengambil kebijakan agar penerapan Uji Coba Penghapusan Program Promo/Hemat pada layanan pengantaran makanan ojek online harus sesuai dengan keputusan yang telah dibuat untuk melakukan penghapusan seluruh program - program tersebut, bukan dengan melakukan penyesuaian tarif batas bawah (TBB)," jelasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, wartawan KutaiRaya masih berupaya menghubungi Kepala Dinas Perhubungan Kaltim serta perwakilan dari aplikator untuk mendapatkan tanggapan resmi, namun belum ada balasan yang diterima. (skn)