(Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin, S.Sos, S.Fil, M.AP)


TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin, S.Sos, S.Fil, M.AP mengatakan, saat ini pentingnya kesepakatan indikator kemiskinan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Menurutnya, indikator yang digunakan oleh BPS saat ini tidak adil bagi masyarakat Kaltim yang memiliki keunikan tersendiri.

"Selama ini BPS menggunakan indikator yang mungkin kalau dipakai di Kaltim notabene sangat unik dan belum relevan jika ditarik ke nasional, misal di satu desa desa nelayan selalu diidentikkan dengan desa miskin karena indikatornya sanitasi, padahal ukuran itu tak bisa dijadikan dasar," tutur politisi Golkar tersebut.

Selain itu lanjutnya, ia juga berharap dalam pengentasan kemiskinan di Kaltim, keterlibatan semua stakeholder, termasuk ribuan perusahaan yang ada di Kaltim berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan.

"Perusahaan di Kaltim harus meningkatkan kontribusinya dalam mengentaskan kemiskinan. Misalnya menyalurkan program ratusan rumah layak huni dan lainnya," imbuhnya.

Ia juga menambahkan, bahwa peningkatan sumber daya manusia (SDM) adalah kunci utama dalam pengentasan kemiskinan di daerah.

"Kalau bicara konteks kemiskinan terutama di Kaltim tidak lepas dari SDM yang perlu kita benahi. Karena daya saing kita cukup rendah dibanding di luar Kaltim. Bahkan di antara pulau Kalimantan kita masih dalam proses yang tidak setara," tutupnya. (One/Adv)