Kades Loa Lepu, Sumali.(Achmad Rizki/Kutairaya)


TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Pada 2026 mendatang, sejumlah program di Pemerintah Desa Loa Lepu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), dipangkas.

Pasalnya, APBD Kukar 2026 mengalami penurunan menjadi Rp 7,1 triliun.

Penurunan APBD ini tentu memberikan dampak terhadap pembangunan di tingkat desa.

Kepala Desa Loa Lepu, Sumali mengatakan, Alokasi Dana Desa (ADD) yang akan diterima dari pemerintah daerah, untuk 2026 sekitar Rp 1,5 milliar.

Anggaran itu mengalami pengurangan yang sebelumnya bisa mencapai Rp 3 milliar.

"Kalau ADD tahun ini (2025) masih aman, tapi untuk 2026 sudah kelihatan pada postur APBD kita mengalami penurunan. Sehingga anggaran yang diterima desa juga akan berkurang," kata Sumali kepada Kutairaya, Jumat (5/12/2025).

Dengan anggaran terbatas, Pemerintah Desa Loa Lepu memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik, seperti sektor kesehatan, peningkatan air bersih dan lainnya.

"Memang penurunan anggaran itu memberikan dampak terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan," ucapnya.

Adapun dampak dari penurunan anggaran tersebut, yakni berkurangnya pengadaan barang di Pemerintahan Desa Loa Lepu, perjalanan dinas dan lainnya.

Ia menjelaskan, pengurangan anggaran ini tak hanya dari sumber ADD, tapi juga akan diberlakukan terhadap sumber anggaran Dana Desa (DD).

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/2025, tentang Tata Kelola Keuangan.

"Setiap desa akan dipangkas Rp 200 juta, untuk mendukung program Koperasi Merah Putih," ujarnya.

Rencana pengurangan anggaran itu dinilai dapat menghambat suatu pembangunan daerah.

Maka itu, sejumlah desa di Kukar akan melakukan aksi damai di Istana Negara, untuk bertemu langsung Presiden RI.

"Ini bagian dari perjuangan kita, untuk pembangunan daerah," ucapnya. (ary)