Potret ruas Jalan Abdul Wahab Sjahranie yang selalu padat di sore hari. Kamis (04/12/2025).(Foto:Abi/KutaiRaya)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Meski ditengah pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Provinsi Kalimantan Timur tetap komitmen capai program prioritas dan pemerataan akses jalan di Kaltim.

Ditengah pemangkasan TKD, berbagai bidang dan kegiatan di setiap instansi di Pemprov Kaltim yang bukan prioritas, turut mendapat efisiensi besar-besaran. Meski demikian berbagai instansi, juga turut berkomitmen agar program prioritas tetap berjalan tanpa hambatan. Salah satunya, DPUPR-Pera Kaltim.

Kepala Dinas DPUPR-Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda mengungkapkan, pemangkasan yang terjadi tidak boleh menjadi sumber alasan dan penurunan semangat kualitas pelayanan bagi masyarakat Kaltim.

Dirinya secara berjenjang telah mulai melakukan berbagai penghematan di internal PUPR-Pera Kaltim. Terutama pada sektor operasional kantor.

"Penghematan terus kita lakukan di internal ya. Hasil penghematan ini alokasinya langsung ke pembangunan fisik. Pertama agar tidak terpotong dan kedua, bisa bertambah," ucap Kadis PUPR-Pers Kaltim.

Meski begitu, tidak menutup fakta, bahwa penurunan anggaran di instansi yang berfokus pada sektor pembangunan di Kaltim ini turun begitu drastis. Diketahui, pada tahun 2026 mendatang, PUPR-Pera Kaltim sendiri telah mengestimasikan anggaran sebesar Rp3,2 Trilliun. Namun setelah pemangkasan di terapkan, anggaran PUPR-Pera Kaltim hanya berkisar Rp 600 Milliar. Sementara itu, di tahun 2025 ini, PUPR-Pera Kaltim mendapat anggaran sebesar Rp 3,6 Trilliun.

"Pemangkasan tentu membuat kita harus ikat pinggang. Ini mempengaruhi hampir semua lini, mulai dari sumber daya air, cipta karya, bina marga sampai infrastruktur gedung pemerintahan ya. Pembangunan gedung pemerintah juga kita minimalkan, kecuali yang masuk diprirotas," terangnya.

Prioritas pembangunan yang akan tetap berjalan, kata Kadis PUPR-Pera Kaltim tersebut, ialah pembangunan Rumah Sakit Korpri dan jalan.

"Kalau RS Korpri, besar kemungkinan akan tetap dialokasikan, karena ini dasar pelayanan publik," sambungnya.

Untuk jalan sendiri, Firnanda mengungkapkan, bahwa jalan merupakan hal yang prioritas. Pasalnya, jalan sendiri erat kaitannya dengan keselamatan publik saat berkendara serta sektor ekonomi.

"Kalau jalan, kita tetap prioritaskan juga. Karena keselamatan masyarakat dan tentu kalau jalan baik, ekonomi juga baik," bebernya.

Dirinya menegaskan, bahwa DPUPR-Pera Kaltim tidak ingin kurangnya anggaran menjadi alasan utama, perawatan rutin jalan di Kaltim menjadi terbengkalai.

Untuk itu, dirinya juga memastikan bahwa proyek jalan yang di topang oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltim adalah proyek yang berjalan satu tahun penuh dan bukan proyek antar tahun.

"Kalau untuk proyek multiyears, itu bersumber dari APBN, seperti ruas Tering-Ujoh Bilang di Mahakam Ulu," pungkasnya. (*Abi)