Abdurrahman KA.(Aby Kutairaya)


‎SAMARINDA,(KutaiRaya.com): Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Abdurrahman KA mengemukakan, kandasnya Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD) jadi fokus utama.

Penurunan berpotensi mengganggu kebutuhan fiskal daerah di balik kebutuhan yang melonjak.
‎
‎Menurutnya, pemangkasan tersebut akan sangat berpengaruh dalam persiapan Kaltim sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Berkaitan dengan hal tersebut, dia mengatakan, berbagai pemangkasan yang terjadi harus dijelaskan kepada masyarakat.
‎
‎Apalagi, kata dia, pemangkasan tersebut akan membebani masyarakat terhadap beban Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan tercapai hingga Rp 10,75 trilliun.
‎
"Pemangkasan membuat kita harus menjelaskan kepada masyarakat, terkait dengan bagaimana rasional kita menargetkan PAD mencapai Rp 10,75 trilliun.Tentu inovasi yang akan diterapkan seperti apa, terutama jika rencana tersebut menyasar pada peningkatan retribusi dan pajak publik," ucap Abdurrahman KA.
‎
‎Dominasi belanja justru mengarah pada sektor belanja operasional ketimbang modal.

Sehingga, menurut F-PKB, efektivitas anggaran masih belum mumpuni.

Pasalnya, alokasi pembangunan infrastruktur hanya teralokasi Rp 1,6 trilliun saja.
‎
‎Maka itu, dia berharap agar perhatian serius dan realisasi APBD secara konsisten dan berkelanjutan dapat dilaksanakan dengan cepat.

Pasalnya, hal ini turut mendorong ekonomi daerah agar terus berputar.
‎
"Untuk itu, perlunya realisasi APBD secara massif dan cepat. Tujuannya, tentu untuk memutar roda ekonomi lebih cepat dan kuat." tuturnya. (ADV DPRD KALTIM)