Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi.(Aby Kutairaya)


SAMARINDA,(KutaiRaya.com): Pasca peringatan Hari Guru Nasional pada 25 November 2025 kemarin, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi meminta Pemprov Kaltim evaluasi kesejahteraan dan peningkatan kapasitas guru terkhusus non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN).

Pasalnya, para pendidik honorer dianggap berperan besar dalam menjaga alur pendidikan di berbagai daerah, namun belum mendapatkan dukungan memadai dari pemerintah.

Darlis menyebutkan, hingga kini masih banyak guru honorer yang menghadapi keterbatasan, mulai dari insentif yang rendah hingga minimnya akses pelatihan pengembangan kompetensi.

Padahal, beban profesionalisme guru terus meningkat seiring perkembangan zaman.

Darlis menilai, pemerintah perlu lebih inklusif dalam menetapkan kebijakan pendidikan.

Ia menegaskan, peningkatan mutu pendidikan tidak akan tercapai apabila kebutuhan dasar tenaga pendidik tidak dipenuhi.

"Menghasilkan guru profesional tentu memiliki syarat yang harus dipenuhi. Tidak tepat jika kita menuntut peningkatan kualitas tanpa memberikan dukungan yang sepadan," ucapnya.

Legislator Kaltim itu berpendapat, dengan pesatnya perkembangan teknologi secara otomatis menuntut guru untuk terus memperbarui kemampuan.

Tanpa pelatihan yang konsisten dan fasilitas pendukung, guru akan kesulitan mengikuti perubahan tersebut.

"Kita tidak ingin guru berjalan di tempat dengan pengetahuan yang tidak diperbarui. Akses terhadap ilmu dan teknologi terbaru harus dibuka selebar-lebarnya," tambahnya.

Ia memberikan beberapa rekomendasi, sebagai upaya Pemerintah Provinsi dalam merumuskan kebijakan yang lebih konkret guna meningkatkan kualitas guru non-ASN.

Beberapa dukungan yang dianggap mendesak, yaitu Pelatihan Pendidikan Profesi Guru (PPG), penguatan layanan bimbingan dan konseling, pengembangan metode pembelajaran berbasis deep learning, peningkatan kemampuan kepemimpinan bagi tenaga pendidik dan pihak sekolah.

Upaya-upaya tersebut, menurut Darlis, sangat diperlukan agar peningkatan kualitas guru tidak hanya menjadi formalitas setiap tahun, tetapi benar-benar membawa dampak nyata di lapangan.

Tak hanya itu, Politisi Fraksi PAN -Nasdem itu juga menyoroti persoalan kesejahteraan tenaga honorer, terutama yang bertugas di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T).

Kondisi ini dinilai masih menjadi hambatan bagi kemajuan pendidikan di Kaltim.

"Komisi IV akan terus mengawal agar pemerintah memberikan dukungan yang lebih jelas, baik melalui fasilitas maupun kebijakan yang berpihak pada guru non-ASN. Tujuannya agar mereka dapat menjalankan tugas dalam membentuk generasi yang cerdas, kompetitif, dan berakhlak baik," ucapnya (ADV DPRD KALTIM)