Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani.(Foto:Indri)


TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program daerah. Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menilai bahwa setiap proyek yang sudah berjalan harus direview secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada pekerjaan yang tertunda tanpa kejelasan.

Peninjauan kembali proyek-proyek yang belum selesai dianggap penting demi menghindari tumpang tindih rencana baru dengan program lama yang belum tuntas. Menurutnya, tidak seharusnya muncul pembangunan baru apabila pekerjaan sebelumnya belum diselesaikan secara utuh.

"Semua yang prioritas itu adalah pembangunan infrastruktur, dan kita harus mereview semua proyek-proyek yang selama ini sudah berjalan," ujarnya, Selasa (25/11/2025).

Ahmad Yani menekankan bahwa DPRD akan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan proyek, mulai dari progres fisik hingga penggunaan anggarannya. Hal ini dilakukan agar setiap rupiah dari APBD benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa proyek yang mangkrak atau berjalan tidak optimal akan menjadi beban daerah, sehingga penyelesaiannya harus dikejar sebelum memulai program baru. DPRD, kata dia, tidak ingin ada pembangunan yang dibiarkan tanpa kepastian penyelesaian.

"Yang tidak boleh adalah ada pembangunan baru sementara yang lama belum clear, dan itu akan kami awasi secara ketat," tegasnya.

Selain infrastruktur, DPRD Kukar juga memberi perhatian pada efisiensi perjalanan dinas di semua organisasi perangkat daerah (OPD). Ahmad Yani menyebut bahwa perjalanan dinas yang tidak memiliki target jelas atau hanya bersifat seremonial tidak akan lagi difasilitasi.

Pembatasan ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menekan pengeluaran yang kurang produktif. Ia menjelaskan bahwa DPRD maupun sekretariat DPRD ikut menjalankan kebijakan pemangkasan aktivitas luar daerah yang tidak mendesak.

"Perjalanan dinas DPRD sendiri itu dibatasi. Kita hanya melakukan perjalanan yang memang sangat dibutuhkan saja, bukan untuk hal-hal seremonial," katanya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa koordinasi internal di Kabupaten akan lebih dimaksimalkan demi mengurangi kegiatan luar daerah. Perjalanan hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan, terutama ketika pertemuan langsung menjadi satu-satunya cara yang efektif untuk menyelesaikan suatu urusan.

Ahmad Yani berharap kebijakan efisiensi ini dapat memperkuat kualitas pengelolaan anggaran dan memastikan seluruh prioritas pembangunan berjalan sesuai rencana. Dengan langkah tersebut, Pemkab Kukar diharapkan dapat menjaga fokus pembangunan pada sektor yang memberi dampak langsung bagi masyarakat. (adv)