Asisten I Setkab Kukar Ahmad Taufik Hidayat saat memberikan sambutan Rapat Koordinasi Pemerintahan Se-Kalimantan Timur T.A 2025.(Foto: Ridwan/KutaiRaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com) : Perlunya menghapus ego sektoral dalam pembangunan daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik harus dibangun melalui kerja kolaboratif lintas sektor dan wilayah.

Hal ini diungkapkan Asisten I Setkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat mewakili Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan Se-Kalimantan Timur T.A 2025 Kolaborasi Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota Se-Kalimantan Timur dalam rangka meningkatkan Peran Otonomi Daerah, di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, Rabu (29/10/2025).

"Pemkab Kukar juga menyoroti pentingnya koordinasi dalam penanganan isu lintas wilayah seperti banjir, konektivitas transportasi, pendidikan, dan kesehatan yang tidak dapat diselesaikan secara parsial," ujar Taufik sapaan akrabnya.

Dalam Rakor ini lanjut Taufik, Pemkab Kukar berharap, ini menjadi momentum penguatan kerja sama antardaerah yang menghasilkan keputusan konkret demi kesejahteraan masyarakat.

Karena saat ini, yang terpenting dalam konteks mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah kerja-kerja kolaboratif dari seluruh elementasi yang ada, baik itu dari pemerintah sendiri, kalangan dunia usaha (swasta) dan tentu saja kalangan masyarakat sipil.

"Oleh karena itu, bagaimana mungkin kita bisa mewujudkan kerja-kerja kolaboratif dari ketiga elementasi utama tersebut jika kemudian diantara sesama elementasi pemerintahan saja, kita belum mampu mewujudkannya," sebutnya.

Ia mengaku, hingga saat ini, egoisme antar daerah, baik itu antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di dalamnya, maupun diantara sesama pemerintah kabupaten/kota di dalam satu wilayah propinsi masih saja sering terjadi. Ekslusivitas antar daerah seringkali masih sangat tinggi. Ini yang kemudian, mengganggu atau menghambat kerja-kerja kolaboratif yang kita harapkan dan dambakan bersama.

"Oleh karena itu, sekali lagi kami menaruh harapan besar atas terselenggaranya kegiatan Rakor ini, bahwa di dalam rakor ini dan pasca rakor ini nantinya, kerja-kerja kolaboratif dalam bentuk kerjasama antar daerah benar-benar bisa terwujudkan," harapnya.

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kaltim, Siti Sugiyanti, usai membuka Rakor ini menjelaskan, bahwa Rakor kali ini bertema “Kolaborasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dalam Rangka Meningkatkan Peran Otonomi Daerah” ini menekankan pentingnya sinergi antar daerah dalam memperkuat implementasi otonomi daerah dan pemerataan pembangunan.

"Maka pentingnya menjaga progres Standar Pelayanan Minimal (SPM) agar tidak tertinggal. Pemenuhan SPM merupakan tanggung jawab langsung pemerintah daerah kepada masyarakat. Selain itu tantangan baru dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, yang kini juga banyak terjadi di ruang digital," tutupnya. (One/Adv)