Kegiatan Rapat Dengar Pendapat DPRD Kukar terkait tindaklanjut laporan masyarakat soal layanan dasar di Kecamatan Tabang dan Kecamatan Muara Kaman. (Andri Wahyudi/KutaiRaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dasar di desa-desa, khususnya terkait kebutuhan listrik.

Hal ini disampaikan perwakilan DPMD saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kukar yang membahas tindak lanjut laporan masyarakat terkait layanan dasar di Kecamatan Tabang dan Kecamatan Muara Kaman Selasa (2/9/2025).

Kepala DPMD Kukar, Arianto mengatakan bahwa sejumlah desa seperti Mekar Jaya, Sumber Sari, dan Muara Kaman Ilir masih membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam pemenuhan akses listrik. Dari total 193 desa di Kukar, sebagian besar telah tersentuh pembangunan, meski ada yang masih dalam proses peningkatan kapasitas.

"Untuk Desa Menamang Kiri, misalnya, pembangunan listrik sudah dilakukan sejak 2022. Namun, kami tetap merencanakan peningkatan kapasitas agar lebih optimal. Pada 2026, kami mengusulkan pembukaan jaringan baru untuk memperluas jangkauan, termasuk di beberapa RT yang saat ini belum tersentuh," jelas Arianto.

Selain pembangunan jaringan PLN, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan energi terbarukan. Salah satunya melalui Desa Muara Enggelam yang dijadikan proyek percontohan listrik tenaga surya komunal sejak 2014. Hingga kini, masyarakat masih memanfaatkannya bahkan dengan kapasitas yang semakin meningkat.

"Model ini terbukti tidak hanya memberi penerangan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi berupa Pendapatan Asli Desa (PADes). Masyarakat mengelola aset tersebut secara mandiri dan hasilnya bisa digunakan untuk mendukung kegiatan desa," tambahnya.

Meski begitu, diakui masih ada dua desa yang belum sama sekali teraliri listrik, yakni Desa Lamin Pulut dan Lamin Telihan di Kecamatan Muara Kaman. Selama ini, warga hanya mengandalkan listrik tenaga diesel swadaya desa yang menyala sekitar enam jam per hari. Kondisi ini dinilai jauh dari standar kelayakan.

Berdasarkan hasil kajian, secara geografis wilayah tersebut sebenarnya memungkinkan untuk dibangun jaringan PLN. Sayangnya, realisasi pembangunan tertunda akibat rasionalisasi anggaran di tingkat PLN. Tahun 2024 lalu pembangunan terhambat karena refocusing, dan tahun ini kembali terkendala karena kebijakan penghematan.

Meski demikian, DPMD Kukar bersama pemerintah daerah berkomitmen mengawal agar kebutuhan listrik di desa-desa terpencil tetap menjadi prioritas.

"Secara perencanaan sudah siap. Tinggal menunggu kesiapan anggaran PLN agar jaringan listrik bisa segera dibangun. Harapan kami, seluruh masyarakat Kukar ke depan dapat menikmati listrik yang layak," tutupnya. (adv/dri)