(Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim H. Salehuddin, S.Sos, S.Fil, M.AP.Foto:Istimewa)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim H. Salehuddin, S.Sos, S.Fil, M.AP menilai tata kelola pertambangan di daerah masih belum berjalan dengan baik.

Ia mengakui bahwa pertambangan ilegal berkembang secara sistematis, bahkan melibatkan oknum-oknum tak bertanggung jawab.

"Ini sudah berjalan secara sistematis, maka saya meminta aparat hukum bertindak tegas agar tidak berlarut-larut. Kalau dibiarkan, ini akan menjadi persepsi yang dibenarkan karena terus berulang," ujarnya.

Politisi Golkar ini menuturkan, bahwa maraknya aktivitas tambang ilegal dapat merusak lingkungan dan menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan aktivis serta warga yang berani bersuara.

"Meskipun DPRD hanya memiliki wewenang memberikan rekomendasi, pihaknya terus mendorong pemerintah pusat untuk lebih serius dalam menindak tambang ilegal, " imbuhnya.

Selain merusak lingkungan lanjutnya, aktivitas tambang ilegal juga berdampak pada kriminalisasi warga, perusakan infrastruktur, hingga perampasan lahan pertanian dan permukiman.

"Ini bisa saja dibekingi oleh kepala desa atau oknum kecamatan yang melakukan pembiaran," tuturnya.

Kemudian, Salehuddin juga mengingatkan agar kasus kriminalisasi warga seperti yang terjadi di Muara Kate tidak kembali terulang.

"Pemerintah daerah harus mengambil peran lebih aktif dalam melindungi warganya dari ancaman tambang ilegal," tutupnya. (One/Adv)