(Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demmu.Foto:Istimewa)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim menyebut jika pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kaltim sementara waktu menggunakan skema rintisan, sembari menanti bangunan sekolah secara permanen.

Ada tiga titik yang diusulkan sebagai sekolah rintisan, di antaranya SMA Negeri 16 Samarinda, BPMP Kemendikdasmen Kaltim, serta BPVP Kaltim.

Hal ini mendapat tanggapan dari anggota DPRD provinsi Kaltim Baharuddin Demmu.

"Kami sangat mendukung program tersebut, namun keberadaan sekolah-sekolah ini belum menyentuh wilayah-wilayah yang belum dalam pemerataan akses pendidikan, seperti kampung-kampung terpencil di pedalaman Kaltim. Saya ingin agar Pemprov tidak semata-mata mengejar kuantitas pendirian sekolah, tetapi harus memastikan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat mampu mengisi kekosongan layanan pendidikan di daerah-daerah tertinggal," tutur Baharuddin Demmu belum lama ini.

Politisi PAN ini mengaku, keterlibatan legislatif juga sangat penting dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan ini.

“Kalau sekolah rakyat nanti bertumpuk lagi di ibu kota provinsi dan kabupaten, kan itu percuma. Harusnya ya di kampung-kampung juga, di daerah-daerah yang rakyat itu memang susah menjangkau sekolah juga harusnya dibangun,” ujarnya.

Untuk itu lanjutnya, pentingnya konsistensi antara niat kebijakan dan implementasinya di lapangan. Keberadaan Sekolah Rakyat harus benar-benar menjawab persoalan kesenjangan akses pendidikan yang selama ini membelenggu masyarakat di wilayah pedalaman.

"Sekolah Rakyat semestinya benar-benar ditujukan bagi masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan," imbuhnya.

Ia menambahkan, program ini tidak boleh sekadar berganti nama tanpa perubahan nyata dalam hal lokasi, karena jika tetap dibangun di wilayah perkotaan, maka persoalan akses pendidikan yang selama ini dihadapi masyarakat di daerah terpencil tidak akan terselesaikan.

"Sebab penempatan Sekolah Rakyat yang selama ini terkonsentrasi di wilayah perkotaan justru mengaburkan semangat awal dari program tersebut, penyelenggaraan Sekolah Rakyat seharusnya diarahkan untuk menjangkau masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan formal, bukan malah menambah deret fasilitas di pusat pemerintahan," demikian. (One/Adv)