Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu, Kukar sulit jaringan telekomunikasi dan internet (Achmad Rizki/Kutairaya)


TENGGARONG (KutaiRaya.com) Di era digitalisasi, masih ada saja sejumlah masyarakat Kukar yang belum menikmati jaringan telekomunikasi dan internet secara maksimal.

Salah satu wilayah itu berada di Desa Loh Sumber, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kukar. Masyarakat setempat sejak lama merasakan lemahnya konek jaringan di wilayah itu.

Ketua RT 7 Aris Efendi mengatakan, persoalan jaringan telekomunikasi dan internet telah dirasakan sejak lama. Di RT 07 ini ada sekitar 150 Kepala Keluarga yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan jaringan.

"Jaringan ini sebenarnya ada, tapi kita harus mencari tempat yang tepat untuk memperoleh akses jaringan yang kuat. Saya secara probadi tinggal di Loh Sumber sejak 2008-2025 ini jaringan masih susah," kata Eris Efendi pada Kutairaya, Senin (7/7/2025).

Sementara lemahnya jaringan telekomunikasi dan internet ini, sangat memberikan dampak besar terhadap aktivitas masyarakat maupun kegiatan lainnya. Kebutuhan jaringan saat ini sangat tinggi atau menjadi kebutuhan dasar, mengingat semua hal menggunakan digitalisasi.

"Dampak yang kami rasakan yaitu sulitnya mendapatkan informasi terbaru. Kami sering tertinggal atau minim informasi karena sulitnya jaringan," ucapnya.

Selain itu, dapat menghambat proses pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Pendidikan saat ini juga telah bertransformasi ke sistem digitalisasi.

"Kami sangat kasihan ketika anak anak sekolah sedang mengerjakan tugas, harus mencari jaringan terlebih dahulu. Ini menjadi lambat proses pembelajaran," ujarnya.

Ia berharap, persoalan jaringan ini menjadi perhatian serius oleh pemerintah desa, kecamatan hingga kabupaten. Karena jaringan ini sangat penting dalam menunjang aktivitas masyarakat.

Sementara itu Sekretaris Desa Loh Sumber Joni Prunomo menjelaskan, sering kali mendapatkan aduan dari masyarakat terkait dengan sulitnya jaringan. Terlebih pada penyampaian informasi terkait dengan pelayanan publik pemerintah desa ke tingkat RT.

"Dari hasil identifikasi, ada 3 RT di Loh Sumber yang minim jaringan telekomunikasi dan internet," jelas Joni Purnomo.

Sementara 3 RT itu diantaranya RT 7, RT 8 dan RT 9. Untuk mendapatkan jaringan internet para warga hanya menumpang layanan indihome sekitarnya. Tak semua warga mampu untuk memasang atau menjadi pelanggan indihome.

"Sulitnya jaringan juga dapat menghambat proses pelayanan publik dari tingkat masyarakat ke pemerintah desa. Kami sedikit kesulitan untuk berkomunikasi dengan sebagian warga, yang mengalami kesulitan sinyal," ucapnya.

Selain itu, proses pembelajaran bagi siswa maupun pondok Pesantren di Loh Sumber sedikit terhambat. Pembelajaran saat ini rata rata menggunakan digitalisasi. Di Loh Sumber ada SDN 025 dan Pondok Pesantren Hidayatullah.

"Kebutuhan jaringan ini sangat penting bagi seluruh masyarakat termasuk desa Loh Sumber," ujarnya.

Pemerintah desa Loh Sumber telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, terhadap minimnya jaringan telekomunikasi dan internet.

"Kami sudah bersurat ke Diskominfo Kukar dan beberapa provider penyedia layanan bahkan ke Kementerian Kominfo untuk mengatasi persoalan ini, tapi hingga saat ini belum ada respon dari pihak berwenang," sebutnya.

Dirinya berharap, kendala jaringan ini bisa segera ditindaklanjuti atau ditangani. Jaringan ini sangat penting, untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan dari pemerintah desa.

"Meskipun di pemerintah desa Loh Sumber memiliki jaringan yang kuat, tapi masyarakatnya sulit jaringan maka ini juga bisa menghambat pelayanan publik," harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika (Aptika) Diskominfo Kukar Ery Hariyono mengatakan, secara umum persoalan jaringan telekomunikasi menjadi kewenangan pusat. Artinya pemerintah daerah dan provinsi tak memiliki kewenangan untuk jaringan seluler atau komunikasi.

"Tapi ada beberapa hal yang telah menjadi kebijakan pemerintah daerah, terhadap wilayah yang lemah atau tak ad sinyal itu," kata Ery Hariyono.

Kebijakan itu ialah, dengan membangunkan repeter sebagai bentuk penguatan sinyal. Hal ini juga harus bekerjasama dengan operator seluler, karena kalau tidak ada ijin mereka dipastikan tak bisa dilakukan penguatan sinyal.

"Kita juga sudah bersurat ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, bahkan sudah audiensi terkait beberapa hal itu. Artinya kita masih menunggu kebijakan pusat terkait seluler," paparnya.

Sedangkan jaringan internet, pemerintah daerah memiliki program internet desa. Hal ini merupakan program Bupati Kukar Aulia Rahman Basri dan selaras dengan program pemerintah Provinsi Kaltim.

"Kita akan memberikan layanan internet di seluruh kantor pemerintah desa. Saat ini tengah dikaji terkait rencana pemasangan internet desa, karena yang menjadi tantangannya yaitu masih ada desa yang belum memiliki listrik PLN," tegasnya.

Ia mengaku, ada beberapa dusun di Kukar yang melaporkan terkait sulitnya jaringan telekomunikasi dan internet ke Diskominfo Kukar. Sehingga hal ini menjadi fokus utama Diskominfo Kukar yaitu seluruh desa memiliki jaringan internet.

"Penguatan jaringan di Kukar menjadi perhatian serius dan komitmen oleh pemerintah daerah. Untuk itu, penguatan dilakukan secara bertahap. Sehingga masyarakat diminta untuk bersabar," pungkasnya. (ary)