Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis.


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) - Aset milik pemerintah daerah semestinya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun, menurut Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, pengelolaan Hotel Royal Suite Balikpapan justru jauh dari harapan tersebut.

Ananda menilai hotel tersebut lebih banyak memberi keuntungan kepada pengelola, sementara masyarakat sebagai pemilik sah lewat anggaran publik justru tak merasakan dampak positifnya.

"Bangunannya itu dari uang rakyat. Harusnya rakyat juga bisa merasakan manfaatnya," ujar Ananda.

Ia mempertanyakan skema kerja sama pemanfaatan (KSP) dengan pihak ketiga yang selama ini berlangsung. Menurutnya, tak tampak ada komitmen kuat untuk mengelola hotel sebagai fasilitas publik yang inklusif dan transparan. Bahkan, pendapatan yang masuk ke kas daerah dinilai sangat minim.

Kritik juga diarahkan pada terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas yang ada di hotel tersebut. Padahal, sebagai aset milik daerah, semestinya hotel itu bisa digunakan secara luas oleh publik, bukan hanya melayani kepentingan komersial pengelola.

"Bagaimana rakyat bisa menikmati hasilnya jika dikelola seperti itu," ucapnya.

Ia juga menyoroti lemahnya pemeliharaan dan transparansi pengelolaan aset. Banyak warga mengeluhkan kondisi bangunan dan akses layanan yang tidak memadai, padahal hotel itu berdiri di atas tanah dan dibangun dari dana publik.

Ananda pun mendorong agar kerja sama dengan pengelola saat ini segera dievaluasi dan, jika perlu, dihentikan. Menurutnya, DPRD akan mengusulkan pencabutan rekomendasi kerja sama dan membuka peluang bagi pihak lain yang lebih profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

"Hotel Royal Suite rekomendasinya kita cabut saja. Lalu kita bahas ulang, dan cari siapa yang siap mengelola dengan baik," tegasnya.

Ia menegaskan, DPRD tidak akan tinggal diam terhadap pengelolaan aset publik yang merugikan masyarakat. Bila tidak ada langkah perbaikan dalam waktu dekat, DPRD siap mengambil sikap lebih tegas.

"DPRD tidak akan tinggal diam. Jika terus begini, mereka bisa mencederai kepercayaan masyarakat," pungkasnya. (SKN/adv)