• Minggu, 02 November 2025
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Disdikbud Kutai Kartanegara



Yulaikah Sunggono.


TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Perkumpulan Penyelenggaraa Pendidikan Anak Usia Dini (PP PAUD) Kabupaten Kutai Kartanegara terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan berbagai Program yang dilakukan secara bertahap dari Pusat hingga bawah.

Hal ini disampaikan oleh Ketua PP PAUD Kukar Yulaikah Sunggono pada Kutairaya. com, Kamis (22/5/2025).

"Program kami banyak, kita akan lakukan secara bertahap tapi yang utama adalah bagaimana untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini, " ucap Yulaikah.

Salah satu strategi utama PP PAUD ialah investasi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap anak anak PAUD, menurutny membangun SDM sejak dini dapat menciptakan generasi unggul dan berkualitas dimasa depan

"Kami harus mulai berinvestasi SDM sejak anak-anak berada di PAUD dan TK. Mereka nanti yang akan jadi pondasi, kalau sejak kecil kita sudah siapkan dengan baik, insya Allah ke depannya mereka akan menjadi generasi yang maju dan berkualitas" ungkapnya.

Selain menjalankan program program,PP PAUD juga rutin melakukan evaluasi tahunan. Evaluasi dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat cabang hingga ke tingkat provinsi, evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program berjalan, serta memperbaiki hal-hal yang belum maksimal

"Evaluasi dilakukan setiap tahun, kami lihat mana program yang berhasil, mana yang belum lalu dilaporkan ke tingkat cabang hingga provinsi. Biasanya evaluasi ini dibahas dalam rapat kerja daerah (Rakerda) dan kegiatan lainnya," tambahnya.

Dengan berbagai program dan evaluasi yang dilakukan secara rutin, ia berharap dapat terus meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini dan mempersiapkan generasi masa depan yang lebih baik.

Sementara itu, pendidikan dini dilakukan dengan penguatan pada PAUD.
Menurutnya, penanganan PAUD dilakukan secara holistik integratif, yang berarti bukan hanya Dinas Pendidikan saja yang berperan, tapi juga OPD lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial bahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), dan pihak lain.

"Setiap anak memiliki hak sesuai dengan kelayakannya, mulai dari pendidikan, gizi, kesehatan, hingga perlindungan, itu tidak bisa ditangani oleh Disdik sendiri" sebutnya. (adv/*zar)



Pasang Iklan
Top