• Jum'at, 14 Februari 2025
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Dispora Kabupaten Kutai Kartanegara



TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjalin kolaborasi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) untuk meningkatkan pemanfaatan lahan di wilayah Kukar. Langkah ini merupakan upaya Pemkab Kukar agar lahan yang telah diberikan izin dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh perusahaan.

Plt Kepala Dinas Perkebunan Kukar, Muhammad Taufik, menjelaskan bahwa terdapat 10 perusahaan besar di Kukar yang tergabung dalam GAPKI, dan pemanfaatan lahan yang ada saat ini baru mencapai sekitar 30%. Oleh karena itu, Pemkab Kukar berharap GAPKI dapat mendorong anggotanya untuk mempercepat pemanfaatan lahan yang ada.

"Kami meminta agar GAPKI turut mengawal upaya percepatan ini, dan jika lahan tidak bisa dimanfaatkan, perusahaan diharapkan mengajukan perubahan izin atau mengembalikannya kepada pemerintah," jelas Taufik usai audiensi dengan pengurus GAPKI pada Rabu (18/9/24).

Selain itu, Pemkab Kukar juga meminta dukungan dari perusahaan-perusahaan dalam pengembangan hilirisasi produk kelapa sawit, seperti pembangunan pabrik pengolahan minyak goreng, yang saat ini masih terkonsentrasi di Bontang. Taufik berharap potensi CPO di Kukar bisa dimanfaatkan lebih optimal di daerah ini.

Pemerintah juga mendorong perusahaan-perusahaan besar untuk membangun kemitraan yang sehat dengan perkebunan masyarakat, termasuk kewajiban membangun kebun masyarakat sebesar 20% dari luas tanam.

Menurutnya, kerjasama yang lebih dari sekedar pembelian buah sawit, melainkan juga melibatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur di kebun-kebun masyarakat.

Terakhir, Taufik menekankan pentingnya penerapan sertifikasi International Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai langkah untuk memastikan CPO yang dihasilkan dapat diterima di pasar global. Saat ini, baru satu koperasi di Kukar yang telah memiliki sertifikat ISPO, dan Pemkab berharap jumlah ini dapat bertambah dengan fasilitasi dari perusahaan besar.

"Ke depan, dengan dukungan dari perusahaan-perusahaan perkebunan, kami berharap lebih banyak koperasi yang bisa mendapatkan sertifikat ISPO," tutupnya. (dri)

Pasang Iklan
Top