Pemkab Kukar melaksanakan Rakor Penanggulangan Kemiskinan.

TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Rumah Besar Penanganan Kemiskinan (RBPK), guna mempercepat penanganan kemiskinan ekstrim di Kukar tahun 2023. Bertempat di ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, Selasa (24/1/23).

Rapat yang dipimpin langsung Bupati Kukar Edi Damansyah, didampingi Wakil Bupati H Rendi Solihin, Sekda Kukar Sunggono, Dandim 0906 KKR Letkol Inf Jeffry Satria, Kepala BPS Kukar Nur Wahid. Dan dihadiri para Kepala OPD serta para Camat.

Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan rakor ini menindak lanjuti arahan Presiden kepada Forkopimda se-Indonesia, termasuk Kukar. Yakni penanganan kemiskinan, inflasi daerah dan stunting. Dan Pemkab Kukar terus evaluasi, khususnya pengentasan kemiskinan ekstrim 2023 perjalanannya maksimal.

"Nanti awal Februari kita akan rakor kembali untuk memastikan bahwa di masing-masing Dinas/OPD program kegiatannya yang menuju kepada indikator kemiskinan dapat terhimpun dengan baik. Sehingga nanti di dalam 2023 kurun waktunya kita bisa melakukan ukuran atau penilaian secara mandiri. Bahwa kita bisa menangani kemiskinan di Kukar." ujar Edi usai kegiatan Rakor RBPK Selasa (24/1/23).

Edi Damansyah menyebut, adapun indikator kemiskinan ekstrim terdiri dari 4 indikator yakni rumah tidak layak huni, pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Tercatat selama 2021 dan 2022 angka kemiskinan mengalami penurunan. Untuk itu ada pendekatan yang harus disinergikan dengan kerjanya kantor statistik Kukar, yang nantinya mereka akan melakukan survei secara makro dan sampling.

Sedangkan kami ingin mikro kerjanya. Oleh karena itu, kita dapat data kemiskinan ekstrim dari pemerintah pusat melalui Bappenas ke Bappeda. Karena masih ada beberapa yang meragukan dan kami cross check lagi. Misalkan program rehab rumah itu kita bekerjasama dengan Kodim 0906/KKR.

Kemudian jajaran Disperkim Kukar memverifikasi kembali sudah ada 800 rumah dari 3.011. Begitu juga Dandim sudah melaporkan dari 800 itu ada yang sesuai ada yang tidak. Misalnya rumah permanen dan ada mobil avanza ini dicatat. Dan yang seperti ini tidak mungkin diberikan bantuan warga penerima manfaatnya.

"Saya arahkan kepada Dinas terkait bahwa data warga miskin diverifikasi dulu baru diintervensi. Kita berupaya seminimal mungkin jangan sampai ada warga yang semestinya menerima manfaat tapi tidak menerima karena dia tidak terdata. Tapi sebaliknya ada saudara-saudara kita yang kategori ekonominya menengah keatas tapi masuk di data." tutupnya. (*dri)