TENGGARONG (KutaiRaya.com) – Tahun 2022 akan segera berakhir, tentunya banyak prestasi yang telah diraih Pemkab Kutai Kartanegara dibawah kepemimpinan Bupati Edi Damansyah dan Wakil Bupati Rendi Solihin serta langkah nyata Pemkab Kukar merealisasikan Program Dedikasi Kukar Idaman kepada masyarakat.

Dimulai awal tahun 2022, tepatnya pada peringatan HUT provinsi Kaltim KE 65 tahun 2022 pada Senin (10/1/2022), Kabupaten Kutai Kartanegara dibawah kepemimpinan Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Rendi Solihin, Kabupaten Kukar berhasil raih 26 Panji keberhasilan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kota Se Kaltim, ke 26 Panji tersebut diterima langsung Wakil Bupati Kukar H. Rendi Sholihin.

Ke 26 Panji Keberhasilan Pembangunan yang diraih Kabupaten Kukar, yakni Bidang pencegahan Korupsi (PK) pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota, Bidang E-Goverment Kabupaten dan Kota, Bidang Pariwisata, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Holtikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Kehutanan, Bidang Pendidikan, Bidang Apresiasi Bunda Pendidikan Anak, Bidang Kebudayaan, Bidang Pembangunan Kesehatan Kategori Kabupaten, Bidang Ketenagakerjaan. Kemudian Bidang Kepemudaan, Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bidang Daya Saing Daerah, Bidang Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, Bidang Kondusifitas Daerah, Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terintegrasi di Provinsi Kalimantan Timur, Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Inovasi, Bidang Pelayanan Publik Kategori Kabupaten. Selanjutnya Bidang Trantibun Umum,Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat (Tratibum dan Linmas) Kategori Kabupaten, Bidang Tim Penggerak PKK Berprestasi Kategori Kabupaten, Bidang Penilaian Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Tergiat dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Selain mendapatkan prestasi dengan meraih 26 Panji Keberhasilan Pembangunan, ternyata salah satu OPD dilingkungan Setkab Kukar, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar juga meraih prestasi di awal tahun 2022, yakni mendapat dua penghargaan dari Pemprov Kaltim, pertama Juara II bidang E- Goverment Kabupaten / Kota se Kaltim dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Juara II Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP) dari Pemerintah Kabupaten Kukar. Kedua penghargaan tersebut diserahkan oleh Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah kepada Kepala Dinas Kominfo Kukar Dafip Haryanto pada Apel Gabungan KORPRI di lapangan upacara Kantor Bupati Kukar, Senin(17/1/2022) lalu.

Selanjutnya, informasi dari Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu nama Kawasan CBD Tenggarong Bakal Dirubah Taman Kota Raja. Kepala Dinas Pekerja Umum (PU) Kukar, Wisnu Wardhana menjelaskan, kawasan ini nantinya akan menjadi tempat rekreasi bagi wisatawan. Karena membangun sebuah taman rekreasi tentu tidak terlalu banyak memerlukan konstruksi bangunan. Sehingga, dari segi pembiayaannya juga tidak terlalu banyak.

"Untuk rencananya CBD mungkin kita ubah nanti menjadi taman kota raja namanya. Kedepan itu berupa taman saja sih sebenarnya atau semacam rekreasi tempat wisata yang tidak terlalu banyak memerlukan kontruksi, saya juga berharap, kawasan ini bisa dibenahi supaya jangan terlalu banyak biaya. Tapi intinya estitika dan kenyamanan tetap ada dikawasan tersebut," ungkap Wisnu Wardhana.

Masih di Bulan Januari 2022, Pemkab Kukar kembali gelar Ngapeh Hambat, dan Bupati Kukar Edi Damansyah sampaikan 3 catatan penting kepada Kepala OPD, yang berlangsung di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar Senin (31/1/2022).

Dalam kegiatan Ngapeh tersebut membahas koordinasi dan evaluasi internal. Edi Damansyah meminta kepada Sekda Kukar dan seluruh Kepala OPD harus ada perbaikan dan tata kelola untuk belanja modal serta pengadaan barang dan jasa. Menurutnya paling lambat, bulan Maret mendatang semuanya sudah harus selesai. "Sudah selesai yang harus cepat dilelang , karena selama ini pekerjaan itu dua bulan saja. Bulan November masih lelang lah, bahkan kontraknya sampai ada yang tanggal 25 Desember baru selesai, Sehingga hal ini sudah tidak dianggap rasional lagi," ujar Edi.

Namun lanjutnya, secara bertahap mulai terlihat adanya perkembangan yang baik. Sudah disampaikan ada beberapa item kegiatan yang sudah dilaksanakan pelelangannya. Kemudian, Program Pembangunan Berbasis RT. Nantinya setiap RT di Kukar bakal mendapatkan pendanaan sebesar Rp50 juta. Program ini telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa. Melalui Perbup ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam implementasi di lapangan.

"Peruntukkannya sebagai penguatan fiskal di desa. Jadi anggarannya tetap ada distruktur APBDes (anggaran) kalau di desa, kalau Kelurahan distruktur RKA Kecamatan dan Kelurahan. Intinya program ini adalah bentuk apresiasi kami kepada para Ketua RT yang sudah berperan dengan baik dalam menjalankan tugasnya namun tidak pernah mendapatkan fasilitas yang sesuai. Dan ini sudah mulai kita laksanakan 2022. Untuk mengawali ini pasti ada kelemahannya, itu dipastikan adalah persoalan data," ungkapnya.

Selanjutnya di awal Februari 2022, Pemkab Kutai Kartanegara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) akan segera merealisasikan program dedikasi Kukar Idaman salah satunya adalah program 50 juta per RT. Total keseluruhan RT yang mendapat bagian dari program ini ada 3.138 RT se Kukar. Meliputi 2.341 RT berada di bawah desa dan 797 RT berada di bawah kelurahan.

Sekertaris DPMD Kukar M Zulkipli Zulkipli menjelaskan program pembangunan berbasis RT ini berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 Tentang bantuan keuangan khusus kepada desa bagi RT di bawah lingkup pemerintah desa maupun kelurahan. Mekanisme penyaluran program harus dibentuk Pokja, yang di ketuai oleh ketua RT.

Selain bakal segera merealisasikan program dedikasi Kukar Idaman salah satunya adalah program 50 juta per RT, Bupati Kukar dan Wakil Bupati Kukar juga sangat peduli dengan warganya, ini dibuktikan Pemkab Kukar lakukan antisipasi lonjakan kasus Covid-19 dengan pembatasan kegiatan masyarakat, untuk mengurangi penyebaran virus covid-19 varian terbaru Omicron.

Sekertaris Daerah Kukar Sunggono saat dikonfirmasi KutaiRaya.com pada Sabtu (5/2/2022) mengatakan, pihaknya bersama Satgas Covid sudah melaksanakan rapat koordinasi bersama Unsur Ketua Satgas Covid-19 baik Kodim Kukar, Polres Kukar, Dinkes, BPBD, Satpol PP dan beberapa Camat untuk memastikan bahwa penegakan prokes, penegakan hukum terhadap kegiatan masyarakat itu sudah mulai kita kendalikan dan mulai kita batasi.

"Kami berharap semoga masyarakat juga bisa memahami bahwa peningkatan kasus Covid ini masih ada hubungannya dengan aktivitas masyarakat. Bahwa Covid itu belum betul-betul selesai, kita harus tetap menerapkan prokes dan kita berharap semoga dengan ketaatan dan kebersamaan khususnya meningkatkan vaksinasi di beberapa sasaran yang masih rendah, terkhusus untuk anak-anak," ujar Sunggono.

Selain antisipasi lonjakan kasus Covid-19, Pemkab Kukar juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 40 Miliar untuk penanganan covid-19. Bupati Kukar Edi Damansyah mengungkapkan, dengan semakin meningkatnya kasus covid-19 di Kukar, pemerintah akan melakukan penanganan dan pencegahan terhadap penyebaran virus salah satunya vaksinasi.

"Saat ini kita fokus untuk percepatan vaksinasi khususnya lansia dan anak-anak, alhamdulilah sudah berjalan terus karena minggu kemarin kami sudah menggelar Rakor terkait percepatan vaksinasi di Kukar, selain percepatan vaksinasi, Pemkab Kukar juga melakukan langkah-langkah pencegahan,meningkatnya kasus covid-19 dengan menunda semua kegiatan yang mengumpulkan banyak massa atau orang," tutur Edi Damansyah.

Di awal bulan Maret 2022, ternyata Bupati Kukar Edi Damansyah merealisasikan janjinya yang ingin memberangkatkan umroh sosok inspiratif nenek Sumiati (73), nenek penyapu jalanan yang mampu ber-kurban sapi dan kambing setelah menyisihkan sebagian penghasilannya selama 15 tahun pada Idul Adha tahun 2020 lalu akhirnya diwujudkan tahun ini.

Bertepatan dengan hari ulang tahunnya ke 57, Bupati Kukar Edi Damansyah memberikan sertifikat sekaligus umroh secara simbolis kepada nenek Sumiati, usai acara Ngapeh Hambat satu tahun kepemimpinan Edi-Rendi dan dibukanya kembali siaran RPK dan peresmian Taman Miana Panji, di halaman gedung RPK Kukar, Rabu (2/3/2022).

"Sebenarnya umroh ini kita berikan sejak dua tahun lalu, tapi karena saat itu masih pandemi Covid-19 sehingga kebijakan pemerintah Indonesia maupun Saudi Arabia sementara belum dilaksanakan ibadah umroh, maka Alhamdulillah baru bisa dilaksanakan bulan Maret ini, hal ini kaitannya dengan kami memberikan apresiasi kepada ibu Sumiati, karena saat itu pada 2020 bertepatan dengan Idul Adha, luar biasa pengorbanan Ibu Sumiati yang menyisihkan uang dari hasil kerjanya selama bertahun-tahun untuk dapat membeli seekor sapi dan kambing untuk di qurbankan. Maka kami memberikan apresiasi dengan memberikan umroh kepada Ibu Sumiati," papar Edi Damansyah.

Masih di bulan Maret 2022, terdapat 23 Desa Di Kukar yang masih Blank Spot, Diskominfo Kukar pastikan lakukan pembenahan konektifitas. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Teknologi dan Informatika Diskominfo Kukar, Eri Haryono.

Ia mengaku, saat ini sesuai data yang dimiliki Diskominfo Kukar, dan juga berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar Idaman 2021-2026 ada 23 desa blank spot yang masih perlu dikerjakan. Untuk itu Diskominfo Kukar akan terus melakukan pembenahan infrastruktur konektifitas dan jaringan di seluruh daerah. Termasuk daerah atau 23 Desa di Kukar yang mengalami blank spot area. Penanganan ini juga telah dikoordinasikan ke Kementrian Kominfo RI. Mereka juga ikut menangani 10 desa di Kukar, dan sisanya masuk ke ranah Pemkab Kukar. Untuk sisanya kami telah koordinasikan dengan pihak operator seluler. Saat ini terdapat 4 desa sudah di anggap dapat sinyal, jadi kategorinya penanganan blank spot kami adalah penyediaan layanan seluler di pusat pemerintahan desa. Tidak keseluruhan desa, karena desa itu kan luas dan tidak semua ada penduduknya.

"Blank spot ini juga merupakan program Bakti Kementerian Kominfo RI. Yang melakukan pembenahan dengan sasaran perbaikan jaringan internet menggunakan metode satelit yang ditujukan untuk jaringan internet. Namun, pada saat penyusunan RPJMD, Bupati Kukar Edi Damansyah meminta tidak hanya pembenahan jaringan internet saja. Tapi juga adanya peningkatan jaringan seluler yakni 3G dan 4G. Sebab jaringan seluler ini bisa berdampak lebih baik bagi masyarakat. Sehingga, bisa lebih bisa dirasakan ketimbang internet. Karena untuk internet di Kantor Desa saja, kalau sinyal tidak semua bisa ke masyarakat. Jadi kategorinya penanganan blank spot kami itu terkait penyediaan jaringan seluler di pusat pemerintahan desa," ujarnya.

Selain permasalahan Blangkspot, Pemkab Kukar terus merealisasikan Program dedikasi Bupati dan Wakil Bupati Kukar, salah satunya Kukar Peduli Lingkungan. Di program ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) KukarKukar berencana akan membangun 6 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Di 6 Zonasi.

Menurut Kepala DLHK Kukar Alfian Noor, pada program dedikasi untuk Kukar Peduli Lingkungan ini, disini ditekankan adalah untuk melakukan pengelolaan persampahan, salah satu target yang diberikan oleh pak Bupati adalah membentuk 6 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di enam zonasi yang kami siapkan untuk dibangun.TPA ini akan disupport dari (TPST) Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang ada di setiap Kecamatan, sistemnya secara step by step. Kemudian dari Desa kita upayakan bagaimana akan tumbuh bank-bank sampah, sehingga nanti sampah dari masyarakat ketika masuk ke TPA ini tinggal sedikit.

"Untuk progres 6 TPA tersebut sekarang ada yang sudah dibebaskan lahannya, kemudian ada yang DED nya sudah ada dan ada yang juga sudah memiliki dokumen lingkungan, tinggal bagaimana nanti proses selanjutnya untuk pembangunan sarana dan prasarananya.Untuk pembangunan 6 TPA di 6 zonasi di wilayah Kukar ini kita membutuhkan dana hampir Rp 600 Miliar termasuk dengan kebutuhan sarana dan prasarananya. Keenam TPA ini rencananya dibangun di Loa Janan, Kemudian Samboja, lalu antara Muara Badak atau di MarangKayu, Tenggarong Seberang, Kota Bangun dan terakhir antara Kenohan atau Kembang Janggut," ucap Alfian.

Masih di awal Maret 2022, ternyata kelangkaan minyak goreng juga terjadi di Kabupaten Kukar, disini Bupati Kukar Edi Damansyah dan Wabup Rendi Solihin kembali memperlihatkan kepeduliannya kepada masyarakat atas kelangkaan minyak goring. Untuk itu Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah langsung bergerak cepat dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan OPD dan perusahaan CPO di Kukar, untuk menyikapi kondisi minyak goreng yang akhir-akhir ini mahal dan langka. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Pendopo Bupati, Rabu (16/3/2022), dihadiri sejumlah OPD terkait, seperti Disperindag, Dinas Koperasi UMK, Diskominfo, Camat Tenggarong, Camat Muara Badak dan perwakilan perusahaan PT Kutai Refinery, PT Tri Tunggal, PT Rajawali, dan BUMD KSDE.

Dalam kesempatan itu, Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan, pertemuan tersebut menyikapi kondisi distribusi minyak goreng yang akan dilakukan perusahaan di Kukar dalam waktu dekat. Ada beberapa hal yang disampaikan, salah satunya terkait basis datanya, ada basis data yang menggunakan KK. Kalau KK tercatat dari jumlah penduduk yang sekitar dua bulan yang lalu, 753.862 Jiwa, KKnya 243.862. Untuk data jumlah pelaku usaha UMKM ada sekitar 20 ribu. Jadi kalau dihitung dari kebutuhan per KK, dengan perhitungan konsumsi rata-rata keperluannya per bulan 5 liter.

"Jadi itu kita butuh 1.219.310 liter per bulan. Tapi data ini belum akurat berbasis per KK. Tapi dari statistik Kabupaten Kukar ini berbasis rumah tangga, jadi ada 2.009 rumah tangga dengan kebutuhan sekitar 1,6 liter per minggu. sementara kalau dihitung dari perhitungan ini, ditarik kepada per minggunya kalau perbulan 800.032 liter," kata Edi kepada KutaiRaya.com usai Rapat.

Ada hal yang berbeda dilakukan Bupati Kukar Edi Damansyah dalam melaksanakan pelantikan kepala Dinas. Kali ini usai sholat Subuh, Bupati Kukar Lantik Lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemkab Kukar, berlangsung di pelataran Masjid At Taqwa Kantor Bupati Kukar, Senin (28/3/2022).

Bupati Kukar Edi Damansyah pada kesempatan tersebut didampingi Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin, Sekda Kukar Sunggono, Asisten 1 Setkab Kukar Ahmad Taufik Hidayat, juga dihadiri Kepala OPD dilingkungan Pemkab Kukar, serta Camat dan Lurah melalui virtual. Kali ini 5 pejabat yang dilantik dan diambil sumpah, yakni Ahmad Junaidi menjabat Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Arfan Boma menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Bahari Joko Susilo Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Aji Ali Husni Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan Arianto Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD). Kelima pejabat yang baru dilantik ini hasil dari seleksi yang dilaksanakan oleh Pemkab Kukar melalui Panitia Seleksi yang sudah ditetapkan.

Memasuki bulan April 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutai Kartanegara (Kukar) raih Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi di Kukar yakni dengan predikat sebagai unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Kategori Pelayanan Prima dari KEMENPAN-RB Republik Indonesia, saat ini DPMPTSP Kukar kembali memperoleh peringkat pertama sebagai Perangkat Daerah terbaik dengan predikat Kinerja Sangat Tinggi dengan nilai 175,92.

Hal ini diketahui pada Evaluasi dan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang berlangsung di Gedung Serba Guna Kantor Bupati, Senin (18/4/2022).

Evaluasi dan Penilaian Kinerja 2021 merupakan penilaian tahun pertama pelaksanaan Kukar Idaman, sehingga menjadi acuan dalam pelaksanaan selanjutnya. Perubahan dan Perbaikan Kinerja harus berjalan ke standar yang lebih baik. Pemberian Raport Perangkat Daerah, sebagai bagian dari proses penilaian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang bertujuan agar semua komponen dalam perangkat daerah Fokus dalam pencapaian Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah yang kinerjanya diukur dengan Indikator Kinerja.

Memasuki Bulan MEI 2022, kembali prestasi diraih Pemkab Kutai Kartanegara yakni Pemkab Kukar mampu mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 4 tahun berturut-turut.

Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Timur Dadek Nandemar pada Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Pemkab Kukar Tahun 2021. Yang dilaksanakan Rabu (11/5/2022) bertempat di Ruang Auditarium Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur.

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Timur Dadek Nandemar menyampaikan dalam penyerahan dan pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Kukar 2021, pihaknya mengapresiasi kepada DPRD dan kepala daerah atas kerjasama yang baik.BPK bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara. Pemeriksaan laporan keuangan daerah bagian akhir dari pemeriksaan.

Dadek menjelaskan, pemeriksaan ini untuk menilai atas kinerja laporan kinerja keuangan dan setelahnya memberikan opini. Kriteria pemberian opini itu ada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Oleh karena itu laporan hasil pemeriksaan, BPk juga tanya dan mengungkapkan opini atas laporan keuangan daerah, dan mengungkan kondisi-kondisi yang ditemukan terkait sistem pengendalian intern.

"Terhadap hasil pemeriksaan ini selama dua bulan, kami akan memberikan opini. Berdasarkan hasil pemeriksaan Opini yang diberikan atas laporan keuangan Pemkab Kukar yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). dengan demikian Kukar telah berhasil mempertahankan Opini WTP selama 4 tahun berturut-turut LKPD tahun 2021," jelasnya.

Sementara itu Bupati Kukar Edi Damansyag menyampaikan Laporan pertanggungjawaban keuangan adalah kewajiban setiap pemerintah daerah. Dalam memaknai keberadaan BPK ini bukan hanya sekedar memenuhi tugas pokok fungsi yang diberikan peraturan UU negara.

"Tapi kami memaknai lebih dari itu, karena kami sangat merasakan dari rangkaian penyusunan LKPD sampai kepada penyerahan pertanggungjawaban BPK Kaltim. Baik UU, proses audit kami merasakan disana ada suatu hal yang luar biasa. Ada pembinaan, arahan dan bimbingan yang kami rasakan," terang Edi.

Pada kesempatan tersebut Edi, terus berharap apa yang sudah terjalin agar terus bisa pertahankan dan tingkatkan. Sehingga keberadaan Pemkab Kukar dan jajaran di Kabupaten bisa terus meningkatkan kualitas belanja yang terjadi di Pemkab Kukar tiap tahun.

Selain mempertahankan predikat WTP 4 tahun berturut-turut, lagi-lagi prestasi diraih Pemkab Kukar, kali ini di ajang Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat provinsi Kaltim, Kukar Raih Juara Umum MTQ Kaltim Lima Kali Berturut-turut.

MTQ ke 43 tahun 2022 yang berlangsung mulai dari tanggal 21-29 Mei 2022 diikuti 847 peserta dari 9 Kabupaten/Kota di Kaltim dan pada malam ini resmi di tutup oleh Gubernur Kaltim Isran Noor, Kukar berhasil mengumpulkan poin terbanyak yaitu 94 poin disusul oleh Samarinda dengan poin 82 poin. Sementara Bontang mengumpulkan poin 69 menempati peringkat ke 3. Untuk peringkat keempat diraih oleh Kutai Timur dengan 53 poin dan dan Balikpapan di peringkat kelima dengan 48 poin. Posisi selanjutnya diraih oleh Berau pada posisi keenam dengan 39 poin selanjutnya Paser 31 poin. Sementara itu Penajam Paser Utara 27 poin berada di posisi kedelapan dan yang terakhir adalah Kutai Barat pada posisi kesembilan.

Memasuki bulan Juni 2022, Kukar Siap Migrasi Siaran TV Analog Ke TV Digital, saat ini Diskominfo Kukar telah melaksanakan rapat terkait Data Rumah Tangga Miskin Penerima Bantuan Set Top Box ( STB ) secara virtual bersama Kemenkominfo RI.

Kepala Diskominfo Kukar Dafip Hariyanto mengatakan, ada 314 Kabupaten Kota yang ada siaran tv. Nanti harus mensinkronkan dengan data DPKS. Pada program pemerintah pusat ini Kabupaten Kukar siap. Dan STB yang dipersiapkan Kemenkominfo RI ada 1 Juta, dan dari 12 stasiun penyiaran tv swasta yang sudah ditetapkan pemerintah, TVRI dan lainnya.

Kalau siap tidak siap, mau tidak mau kan harus. Kalau disarankan dari hasil rapat tadi, masyarakat umum itu segera tidak harus menunggu. Dan kalau hari ini membatasi untuk pembagian STB bagi warga miskin. Untuk data DTKS lanjutnya, hanya menyasar 314 Kabupaten Kota yang ada siaran tv. Selain itu tidak dijangkau, jadi nanti yang ada siaran parabola dan tv kabel mungkin nanti di kebijakan pemerintah selanjutnya. Masih akan ada tindaklanjutnya, yakni sinkronisasi DTKS.

Sementara itu, untuk pencegahan penanganan Stunting di Kukar, Pemkab Kukar melakukan Penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkab Kukar dan Kantor Kemenag Kabupaten Kukar tentang Penguatan Pendampingan Bagi Remaja, Calon Pengantin, dan Keluarga Muda Dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Anak dan Penurunan Stunting. Serta Penandatanganan Komitmen Bersama tentang Pendampingan, Konseling, dan Pemeriksaan Kesehatan 3 (Tiga) Bulan Pra Nikah sebagai Upaya Pencegahan Stunting dari Hulu.

Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan, upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia telah menjadi kebijakan pemerintah pusat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukan telah terjadi penurunan angka stunting di Indonesia dari kisaran 27,7% di tahun 2019 berkurang menjadi 24,4%, sehingga nantinya akan menjadi 14% sebagaimana tercantum pada Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Sementara target prevalensi stunting di Kabupaten Kukar berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021 sebesar 26,4%, dan akan terus mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 21,89%, tahun 2023 sebesar 18,13%, dan pada tahun 2024 sebesar 14,42%.

"Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kukar berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026 berupaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, salah satunya kebijakan di bidang kesehatan dengan menurunkan presentasi balita stunting secara bertahap, dari kisaran 16,19% pada tahun 2021, menjadi 15,6% pada tahun 2022, 15,1% pada tahun 2023, 14,6% pada tahun 2024, 14,1% pada tahun 2025, dan 13,8% pada tahun 2026," katanya.

Kembali,Pemkab Kukar Gelar Ngapeh Hambat, Birokrasi dan ASN Kunci Keberhasilan Kukar Idaman. Bupati Kukar Edi Diansyah menyampaikan terima kasih dan mengucapkan selamat datang kepada Prof Eko Prasojo yang telah hadir dalam acara Ngapeh Hambat di Kukar. Karena kalau bicara soal birokrasi Kukar tidak lepas dari beliau. Tuntutan masyarakan kepada pelayanan publik masih belum berbanding. Seperti yang selalu disampaikan Edi, ingatkan percepatan harapan masyarakat akan pelayanan itu tidak berbanding lurus dengan reformasi birokrasi.

"Kita masih meluruskan bagaimana merubah pola pikir dan budaya kerja. Sampai saat ini masih kita lakukan, masih ada beberapa teman-teman yang belum bisa menyesuaikan dengan situasi kondisi. Itu yang selalu saya ingatkan bahwa manakala teman-teman tidak ambil bagian, tidak mengikuti berkaitan dengan perubahan ini nanti akan secara alami akan tergilas sendiri dengan perubahan itu, dan secara nasional juga sedang dilakukan perubahan. Dirinya paham struktur organisasi pemerintahan daerah ini terus berproses, untuk dilakukan pengkajian, bahkan sudah ada dilakukan pemangkasan-pemangkasan," ujarnya.

Di Tahun 2022 ini, Pemkab Kukar akan gelar Pilkades serentak, berikut tahapannya.
Kabupaten Kutai Kartanegara bakal melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 14 September 2022 mendatang diikuti 86 Desa yang tersebar di 16 Kecamatan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar Arianto mengatakan, 86 Desa yang menyelenggarakan Pilkades sudah membentuk kepengurusan kepanitian. Lalu diberikan pembekalan tugas dan fungsi yang harus dilakukan selama penyelenggaraan. Dari 86 desa itu kita kelompokkan, satu kecamatan ada yang 10,7,3 dan 1 desa (Pilkades), maka kecamatan yang berdekatan kita kumpulkan dan gabungkan panitia desa lalu diberi pembekalan.

Untuk alur tahapan pelaksanaan Pilkades serentak yakni mulai dari awal Maret sampai awal Juni tahap persiapan meliputi pembentukan panitia pilkades, perencanaan biaya pemilihan dan persetujuan biaya pemilihan dari Bupati Kukar.Kemudian dari 2 Juni- 16 Agustus mendatang tahap pencalonan meliputi pengambilan formulir dan pendaftaran bakal calon Kades, sampai pada penetapan nama calon kades beserta nomor urut pemilihan. Pendaftaran dan penetapan pemilih mulai dilaksanakan tanggal 10 Juli sampai 18 Agustus. Meliputi penyusunan daftar pemilih sementara hingga sampai pada penetapan DPT, terhitung mulai 18 sampai 31 Agustus tahap penetapan jumlah dan lokasi TPS. Tanggal 22 Agustus sampai 7 September tahap percetakan surat suara meliputi pemeriksaan kelengkapan dan pelipatan surat suara.Pelaksanaan kampanye digelar selama 6 hari terhitung pada 30 Agustus sampai 6 September 2022. Lalu penyampaian surat undangan pemilihan dan masa tenang selama seminggu, 7-13 September, keesokan harinya dilaksanakan pemungutan suara, kemudian penetapan calon kades terpilih mulai 15 September hingga 5 Oktober. Selanjutnya tahap perselisihan dan penyelesaian permasalahan, dari tanggal 15 September hingga 1 November. Terakhir tahap penetapan kades terpilih ditandai dengan Bupati Kukar menerbitkan pengesahan dan pengangkatan Kades terpilih dalam jangka waktu 6 Oktober sampai 4 November, lalu pelantikan.


DKP Kukar Anggarkan Rp 8 Miliar untuk Bangun Tiga Tempat Pelelangan Ikan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara bakal membangun TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di tiga wilayah, yakni di Kecamatan Muara Badak, Anggana dan Samboja, pada tahun 2022. Anggaran pembangunan tiga TPI tersebut mencapai Rp 8 Miliar.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kukar Muslik mengatakan keberadaan TPI diyakini akan memberikan dampak positif untuk menggerakan dan meningkatkan usaha nelayan. Dengan adanya TPI membantu memasarkan hasil tangkapan ikan. Untuk tahun ini DKP merencanakan pembangunan tiga TPI yakni di Muara Badak sudah dilakukan pembebasan lahan, kemudian untuk di samboja tahun ini sudah progres perencanaanya dan diharapkan perencanaan fisiknya tahun ini untuk pembangunan pangkalan pendaratannya. Selain itu ada di Anggana sudah dilakukan studinya tinggal mencari lahan yang tepat.

"Jadi ada 3 TPI yaitu Muara Badak, Samboja dan Anggana. Kita targetkan pembangunan TPI tersebut selesai sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) DKP 2021-2026. Tetapi sebenarnya kita mulai untuk di 2023. Untuk di Samboja sekarang dalam proses lelang fisiknya yang kita targetkan akhir bulan ini sudah mulai lelang. Kukar sejauh ini sudah terbangun dua TPI, yakni di semangkok Kecamatan Marang Kayu, dan Kota Bangun. Untuk di Kecamatan Marangkayu terkendala teknis, saat ini tidak bisa digunakan karena alurnya masuk ke dalam sehingga menurut kajian sekarang tidak bisa dilanjutkan lagi pengoprasianya," imbuhnya.

Kukar Siapkan Program Percepatan Lumbung Pangan Kaltim
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan mempersiapkan progrom kegiatan untuk percepatan lumbung pangan di Kalimantan Timur (Kaltim). Hal ini disampaikan Bupati Kukar Edi Damansyah pada acara Ngapeh Hambat yang digelar di Ruang Serbaguna Kantor Bupati, Senin (27/6/2022) pagi.

Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan, bahwa sudah terbuka semua datanya baik itu eksesting Dinas Pertanian dengan infrastruktur pertanian di Pekerjaan Umum (PU), nanti akan disinergikan lagi. Siang ini masih lanjut untuk memastikan blue printnya ketahanan pangan di Kukar, Distanak berbuat apa, Disbun, DPK dan ketahanan dan PU.Disinggung soal Kukar bisa menjadi lumbung pangan di IKN, Edi mengungkapkan sebetulnya bekerja dulu, kalau nanti berhasil menyediakan kebutuhan pokok yang ada di Kaltim.

"Yang saya sampaikan, kita sudah dapat panji penghargaan pembangunan ketahanan pangan yang diberikan Gubernur Kaltim, program pertanian hortikultura. Artinya berbicara ketahanan pangan salah satu sumbernya di Kukar, kami juga mempersiapkan konsepnya lagi supaya kerjanya bisa fokus. Hampir rata-rata pertanian itu tadah hujan,itukan persoalanya perairan makanya ada program pembangunan embung skala kecil dan menengah serta saluran irigasi. Jadi fokus kerjanya. Persiapan untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023," ujarnya.

Sambung Edi, Artinya ada IKN atau tidak ada IKN Kukar tetap membangun pertanian karena kebutuham pokok, kalau sekarang kurang lebih 42 persen di Kaltim itu dari Kukar. Begitu juga dengan hortiknya, artinya Kukar persiapkan lebih besar lagi. Nanti IKN terwujud sehingga berasnya sudah terpenuhi dari dalam jangan sampai peluang IKN ini orang luar yang mengambil.

"Untuk luas lahan kita ada 5 kawasan, luasya kurang lehih 8 ribu hektar lebih, eksestingnya sudah tinggal penguatannya aja. Misalnya ada titik kawasan selama ini di kelola manual kita siapkan untuk mekanisasi," jelasnya.

Terakhir di bulan Juni 2022, akhirnya Bupati Kukar Launching Program Dedikasi Kukar Idaman Rp50 Juta Per RT.

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah di dampingi Wakil Bupati H Rendi Solihin resmi melaunching Program Dedikasi Kukar Idaman Rp 50 juta per RT, di Lapangan Parkir Stadion Rondong Demang Tenggarong, Selasa (28/6/2022) malam.

Launching Program Rp 50 juta per RT ditandai dengan penyerahan secara simbolis oleh Bupati dan Wakil Bupati kepada desa berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke 10 desa yaitu Desa Loa Pari, Desa Buana Jaya, Desa Muara Uwis, Desa Muara Muntai Ulu, Desa Santan Ulu, Desa Semangkok, Desa Batuah, Desa Segihan, Desa Tani Baru, Desa Rapak Lambur, Desa Bendang Raya. Dan kepada kelurahan berupa Surat Penyedian Dana (SPD), yaitu Kelurahan Timbau, dan Kelurahan Maluhu.

Edi Damansyah mengatakan program Rp 50 juta berbasis RT adalah bentuk penguatan peran fungsi para ketua RT se kabupaten Kukar. Tentunya untuk mengawali realisasi program Rp 50 juta berbasis RT tahun pertama tahun 2022.

"Saya berharap nanti para Camat, Kepala Desa, dan Lurah karena pengalokasian pembiayaan ini melekat di entitas Kelurahan, Desa, dan Kecamatan. Jadi saya berharap betul-betul para Kepala Desa, para Lurah, para Camat tolong program ini jangan sampai nanti ada tertahan pembiayaannya di kas kecamatan atau di rekening pemerintah kecamatan," kata Edi kepada media Selasa (28/6/2022).

Lanjutnya, jadi dorong dalam bentuk kegiatan, realisasikan dan dorong pembiayaannya, buat pertanggungjawabannya. Mudah-mudahan program ini sesuai dengan maksud dan tujuannya, cita-cita bersama untuk menguatkan peran fungsi para ketua RT yang ada di Kukar.

"Kami menyampaikan penghargaan kepada seluruh ketua RT yang ada di Kukar, yang selama ini sudah melaksanakan fungsi tugas dengan baik. Jadi gambaran profil RT yang ada di Kukar ini ada juga rekan-rekan kami Aperatur Sipil Negara (ASN) yang mendapat amanah masyarakat. Kami berharap laksanakan amanah ini, tapi jangan diabaikan tugas pokok selaku ASN yang juga melayani masyarakat di unit kerja masing-masing," tutupnya. (One)