(Sopan Sopian)



TENGGARONG - Kecamatan Tabang merupakan wilayah paling ujung di Kabupaten Kukar yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kubar ini terdapat 38 Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19.

Menyikapi hal tersebut, Jumat 17/4/2020 kemarin Komisi II DPRD Kukar melakukan pemantauan pos penjagaan Satgas Covid-19 di Kecamatan Tabang, diantaranya adalah Ria Handayani, Sopan Sopian, H. Doni Ikhwani,dan Azhar Nuryadi.

"Kunjungan ini kami lakukan mengingat Kecamatan Tabang wilayah paling ujung Kabupaten Kukar dan banyak perusahaan perkebunan dan pertambangan, intinya Masyarakat sekitar berharap Virus Covid ini segera berlalu," tutur Sopan Sopian.

Anggota DPRD dari partai Gerindra ini mengatakan, pos penjagaan tersebut sangat berguna salah satunya memutus mata rantai penyebaran covid-19 yang sangat meresahkan termasuk di Tabang.

" Di Tabang dibutuhkan extra penjagaan oleh Tim Satgas bersama Masyarakat, karena di Tabang kami lihat banyak hal yang di keluhkan seperti Standar SOP petugas yang apa adanya kemudian asupan makanan dan vitamin untuk kesehatan petugas karena apa yang dilakukan hanya Swadaya Masyarakat, "ungkapnya.

Sopan Sopian mengaku, pihaknya memberi perhatian lebih di Kecamatan Tabang karena merupakan wilayah perbatasn yang menjadi perhatian tingkat ODP paling tinggi, kami juga mengharapkan selain perhatian dari pemerintah Desa dan Pemkab Kukar tetpi juga semua perusahaan di Tabang juga harus ikut berperan aktif membantu dan selalu berkoordinasi dengan Tim SATGAS yang ada diwilayah kecamatan paling ujung Kutai Kartanegara.

"Meski saya akui kita lega saat ini Kukar sudah Zero positif Covid-19 namun kewaspadaan masih harus tetap ditingkatkan, dan semoga musibah dunia ini cepat berlalu dan selalu ikuti arahan pemerintah melalui SATUAN SATGAS diwilayah kecamatan yang saat ini 18 Kecamatan kukar berdampak," katanya.

Ia menambahkan, saat ini seluruh masyarakat di Kukar menunggu bantuan pemerintah Daerah melalui dana Silpa yang akan digunakan kepada masyarakat yang berdampak saat ini, tentunya melalui mekanisme pendataan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daeran. (one/adv)