Kutai Kartanegara belum keluar dari difisit, pada 2017 mendatang nilai APBD Kukar kisaran Rp2,8 triliun, angka ini jauh merosot dibanding pada 2014-2015 yang tembus angka Rp6 triliun lebih.

Ketua Komisi III DPRD Kukar H Salehudin mengungkapkan, nilai pendapatan Kukar yang masuk dalam APBD 2017 tersebut, sudah termasuk DBH dan pendapatan lainnya.


Dengan angka senilai itu, Kukar masih mengalami difisit anggaran jika pemerintah Kukar tak melakukan tindakan strategis, sebab biaya belanja pegawai, barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp3,3 triliun, itu artinya terjadi difisit anggaran.


"Belanja pegawai itu lebih dari Rp3 triliun, sedangkan APBD Kukar 2017 itu hanya Rp2,8 Triliun," kata H Salehudin.


H Salehudin mengatakan, berdasarkan pada penyerapan anggaran 2015, nilai gaji dan insentif pegawai di Kukar itu mencapai Rp900 miliar lebih, jumlah itu belum termasuk TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai) yang mecapai Rp1,040 triliun setahunnya, ditambah lagi gaji THL kisaran Rp400 miliar per tahun.

"Oleh karenanya, Pemkab Kukar seogiaynya mengambil langkah langkah strategi, bukan melakukan efisien. Langkah strategi itu seperti penggeseran anggaran tunjangan pegawai untuk belanja modal Pemkab, kemudian melakukan seleksi THL berdasarkan aturan," ungkap H Salehudin. (boy)