Kondisi Perusahaan Daerah (Perusda) Tunggang Parangan (TP) Kutai Kartanegara semakin memprihatinkan. Selain sejumlah asset yang tak diserahkan ke manajemen Perusda TP untuk dikelola, aliran dana penyertaan modal ke perusahaan plat merah tersebut sejak 2013 lalu tak digelontorkan.

Meskipun Pemerintah Kukar melalui BPKAD menggandeng Tim Pengkaji dari Universitas Gajah Mad (UGM), untuk melakukan kajian dan hasil kajian sepertinya tak pernah ditindaklanjuti oleh pemerintah sendiri.

"Perusda TP itu lahir dari Rahim pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan PAD dan memaksimalkan setiap potensi ekonomi daerah, selayaknya diberi porsi yang memadai," kata Direktur Teknik dan Operasional Suratman Mustakim, Rabu (3/8) siang kemarin.

Terkait statemen seorang pejabat yang menyatakan bahwa Perusda TP tdk layak mendapat penyertaan modal, "Kami pertanyakan balik bodohkah kami memperjuangkan penyelamatkan RPU yang dibangun dengan biaya puluhan milyar dengan uang rakyat dan harapan pemerintah menjadikan Kukar sbg lumbung pangan Kaltim sehingga bisa menyejahterakan kaum petani ." ungkap Suratman.

Ketidaklayakan itu karena kegagalan pemerintah sendiri dalam membantu petani menyediakan pasokan gabah yang berkualitas untuk dibeli Perusda TP, sehingga di Analisa tim kajian bisnis UGM Perusda TP disebut tidak mengoperasikan RPU.
UGM itu sdh 2 kali melakukan kajian dan merekomendasikan hasil kajian, tetapi 2 kali pula hasil kajian tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam hal ini BPKAD. Kedua rekomendasi tersebut memberikan saran untuk melakukan penyehatan terhadap Perusda TP , yakni tahun 2013 yang merekomendasikan 6.5M dan thn 2015 yg merekomendasikan 6.6M.

"Jika sudah begini siapa yang harus disalahkan,?.Perusda TP ini ibarat orang sakit, kalau sakit pasti saran semua dokter harus disehatkan dengan cara diobati," tandasnya.

Sementara secara terpisah Bupati Rita Widyasari yang diminta tanggapannya soal kondisi Perusda TP, mengaku saat ini penyehatan Perusda TP sedang dibahas oleh pemerintah. (boy)