Meskipun Kabupaten Kutai Kartanegara telah beberapa kali meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hal itu tidak menjamin lolos pemeriksaan keuangan dari lembaga pemeriksa keuangan pemerintah secara independent.

Apalagi dalam pengelolaan Laporan Keuangan tahun 2015 lalu. Ini harus dicermati oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang sekarang dimpimpin secara definitif Bupati Rita Widyasari dan Wakil Bupati Edi Damansyah.

Edi Damansyah yang kala itu masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah, pernah menyatakan meraih WTP bukan hal yang mudah atau langsung jatuh dari langit. Namun memerlukan sistem pengelolaan keuangan yang efektif, efiesien, akuntabel serta kredibel bagi semuaSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berikut lintas sektoral dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Inilah yang menjadi tantagan bagi Rita Widyasari dan Edi Damansyah untuk membuktikan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengelolaan laporan Keuangan tidak ada permasalahan sehingga predikat WTP tersebut akan kembali dipertahankan.

Ada hal yang tidak bisa dilupakan sebelumnya, dimana pernah diingatkan kala itu oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kaltim, Ari Dwikora Tono dalam Semiloka Pencegahan Korupsi di Kukar, tahun 2014 lalu, yakni melalui pernyataan dengan gambaran yang tajam.

"WTP berkali-kali tidak ada jaminan, laporan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak diperiksa secara detail,"papar Ari Dwikora Tono. (khan)