TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Desa. Kegiatan ini dilaksanakan di Bank Kaltimtara Tenggarong Selasa (23/8/22).

Bimtek tersebut bertujuan untuk mempersingkat dan mengamankan semua transaksi keuangan di Pemerintahan Desa. Jadi tidak lagi transaksi secara tunai tapi non tunai.

Kepala DPMD Kukar Arianto menyebut yang mengikuti bimtek aplikasi transaksi keuangan ada 32 Desa yang berasal dari 16 Desa di Kukar baik itu online maupun offline tempatnya di Bank Kaltimtara.

Dengan adanya perkembangan dan kemajuan terhadap teknologi seperti saat ini diharapakan bisa memudahkan dalam proses trsnsaksi keuangan khususnya bagi pemerintah desa. Dan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan serta pemahaman terhadap Aplikasi Transaksi Keuangan.

Arianto mengungkapkan Bimtek Transaksi Keuangan Desa ini tidak hanya diberikan dalam bentuk teori saja, tetapi langsung praktek tentang bagaimana cara penggunakan aplikasi dengan baik dan benar.

"Harapan kita di era sekarang ini bahwa semua kegiatannya itu eranya digitalisasi berbasis IT sementara kita masih konvensional bayarnya masih cesh. Nah kedepan kita dorong pembayaran non tunai dan di Bank Kaltimtara sudah menyiapkan aplikasi transaksi keuangan yang bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)." kata Arianto kepada KutaiRaya.com Selasa (23/8/22).

Dan lanjutnya, DPMD masuk untuk memastikan bahwa tata kelola keuangan sudah berbasis IT dan Digitalisasi. Tinggal nanti bagaimana SDM yang mengelola keuangan ini khususnya kaur keuangan, akan dilatih untuk melaksanakan aplikasi pembayaran non tunai.

Ia mengatakan sampai ke hilirnya nanti yang menerima ini, tentunya bingung uang masuk ke rekening, kemudian pencairannya kemana. DPMD juga sudah buat mekanisme pencairan penerima itu lewat agen Bank Kaltimtara yang nantinya dikerjasamakan dengan Bumdesa juga, nanti Bumdesa akan dimitrakan dengan Bank Kaltimtara yang akan mengelola agen Bank Kaltimtara dia punya mesin untuk mencairkan dana. Jadi penerima uang dari Pemerintah Desa akan ke agen Bank Kaltimtara yang dijalankan oleh Bumdes.

"Sekarang di Kukar, kita akui Siskudes belum online 100 persen harusnya sudah online. Nah ini kita sudah pastikan bahwa diakhir 2022 nanti untuk pelaksanaan tata pengelolaan keuangan desa kita akan menggunakan sistem online di 2023. Untuk itu di 2022 ini kita dorong semua desa yang belum online. Kemudian untuk tata kelola pencairannya kita juga akan buatkan aplikasi." ujarnya.

Untuk itu DPMD saat ini lagi bangun pengelolaan keuangan, mudah-mudahan satu atau dua bulan ini selesai. Nanti mereka tidak datang ke DPMD cukup upload data, dokumen ke aplikasi transaksi itu camat priksa lengkap, dapat rekomendasi dan disampaikan ke DPMD.

"Ketika sudah lengkap akan dibuatkan pengantar untuk dikirim ke keuangan, keuangan proses sampai nanti jadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan dikirim ke bank. Setelah sudah jadi, masuklah ke kas desa, desa bagikan lagi ke penerima pakai Aplikasi Transaksi Keuangan Desa. Nanti si penerimanya tidak lagi kekantor cukup ke agen Bank Kaltimtara yang ditunjuk sebagai pengelolanya." jelasnya. (*dri)