(Bupati Kukar Edi Damansyah bersama Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid usai Rapat Paripurna persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kukar TA 2020)


TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengatakan, dengan disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020, hal ini menandakan bahwa adanya kesepahaman antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kukar untuk menyelesaikan semua tahapan penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020.

Hal ini diungkapkan Bupati Kukar Edi Damansyah, saat menghadiri Rapat Paripurna ke-11 Masa Sidang III DPRD Kukar dengan acara Laporan dan Persetujuan DPRD Kukar terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kukar 2020, berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Senin (9/8/2021).

"Kerjasama dan koordinasi sebagai mitra yang setara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang terus terpelihara, menjadi harapan kita dalam pelaksanaan berbagai agenda kegiatan pembangunan, begitupun dengan agenda paripurna hari ini, yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara," ungkap Edi Damansyah.

Ia mengaku, dalam kegiatan paripurna tersebut juga ada rekomendasi dari DPRD Kukar, ada beberapa catatan untuk menjadi perhatian dan perbaikan khususnya beberapa bidang-bidang, salah satunya bidang penanganan Covid-19.

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kukar dalam menyikapi pandemi Covid-19 di Kukar, sehingga nanti terus bagaimana kita baik melakukan kebijakan maupun teknis-teknis pekerjaannya, kemudian teman-teman di DPRD Kukar juga bisa terlibat secara langsung," tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid menambahkan, ada beberapa catatan-catatan yang sudah disampaikan DPRD Kukar terhadap kinerja Bupati Kukar, terutama penanganan Covid-19 di Kukar. Selain itu juga catatan kami berkaitan dengan masalah infrastruktur yang ada di Kukar dan ini juga menjadi sorotan legislatif termasuk mekanisme pelaksanaannya.

"Kemudian masukan kita juga bagaimana untuk meningkatkan PAD kita, serta program pertanian dalam arti luas juga harus dimaksimalkan sehingga kedepannya APBD kita tidak tergantung pada sektor Migas dan batu bara, tetapi juga ada sumber-sumber lain yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan PAD," pungkasnya. (One/Adv)