Kabar terkait kondisi keuangan Pemkab Kukar lagi kosong, sehingga hampir semua kegiatan rutin disejumlah SKPD dilingkungan Pemerintah Kutai Kartanegara "macet", menyulut tanggapan kalangan dewan Kukar.

"Kalau ada yang mengatakan bahwa kas Pemkab Kukar itu kosong, itu menurut saya pembohongan public dan informasi yang menyesatkan," kata Buherah, Anggota Komisi III DPRD Kukar, belum lama ini

Oleh karenanya, pada sidang paripurna DPRD Kukar Senin (26/9) kemarin dalam agenda penyampaian KUPA-PPAS Perubahan 2016, Buherah sempat menyampaikan intrupsi dan menanyakan kondisi keuangan Kukar yang isunya kosong, kepada Wakil Bupati Edi Damansyah.


"Kalau memang kas Pemkab Kukar tidak kosong, harusnya pemerintah menyampaikan klarifikasi, agar hal ini tidak menjadi pembohongan public," kata Buherah.

Buherah menyatakan, bahwa pada anggaran perubahan 2016 ini, lebih menitikberatkan pada skala prioritas pembangunan.


Sejumlah kegiatan yang tak penting selayaknya ditunda pelaksanaanya.


"Sementara kalau berbicara TPP, hemat kami tak perlu dilakukan penyetopan, namun dilakukan evaluasi. Dan Pemkab Kukar berkewenangan untuk mengkaji hal tersebut,"tegasnya. (boy)