Menanggapi tentang kesuksesan Pesta Adat Erau Kutai yang telah menjadi Festival Budaya Terpopuler di Indonesia, kepopuleran Erau bahkan melampaui Jember Fashion Carnival dan Festival Teluk Jailolo, dan resmi ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia, yaitu Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia 2016

Pihak kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura merasa kecewa dan merasa dipermaikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara, karena dibalik suksesnya Erau Adat Kutai ada banyak yang tidak diketaui oleh masyarakat seperti sampai sekarang .

"Kami sebagai pelaksana inti dari kegiatan Erau masih terikat hutang kepada penyedia konsumsi dan sebagian pendukung pelaksanaan Upacara Sakral serta tunjangan pengabdian para pekerja/abdi Kesultanan,"kata Menteri Administrasi dan Keuangan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura H.A.P.H. Soerya Adi Menggala,akhir pecan tadi.

H.A.P.H. Soerya Adi Menggala juga menambahkan pada intinya sukses bagi pemerintah dalam hal International Folk and Arts Festival (IFAF) tetapi tidak sukses bagi kesultanan karena sampai saat ini pihak Kesultanan belum mendapat respon baik dari Pemkab Kukar untuk menalangi kekurangan dana yang dulu pernah meraka sampaikan lewat Bupati Kukar, Plt Sekda Kukar H.Marli yang di limphkan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).

"Kami dari pihak kesultanan jauh sebulum Erau dilaksanakan pernah meminta dana tambahan dari pihak Pemkab Kukar sebanyak 1,4 Miliar dan telah disetujui, tetapi sampai sekarang tidak ada tindak lajutnya, sampai kami harus terlilit hutang kepada pihak penyedia konsumsi dan sebagian pendukung Upacara Sakral serta tujungan pengabdian para pekerja/abdi Kesultanan,"paparnya

H.A.P.H. Soerya Adi Menggala berharap kepada pihak Pemkab Kukar agar bisa menghargai kesultanan sebagai pelaksana Adat Inti dari kegiatan Erau ditanah kutai ini .

"Jangan bangga akan kesuksesan Erau yang meriah dan meraih penghargaan di sana sini sementara pelaksana inti dari kegiatan terabaikan dan di permalukan,"pungkasnya.

Sementara itu secara terpisah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kukar Sri Wahyuni saat dikonfirmasi , apa yang menjadi usulan dari pihak kesultanan masih dalam proses.
"Secara administrasi masih dalam proses," katanya. (kr2)