Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami defisit anggaran di APBD 2015 ini. Meskipun belunm diketahui secara pasti berapa jumlah defisit anggaran tersebut, dan kondisi ini berdampak terhadap keuangan daerah.


Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Kukar, Dafip Haryanto bukan hanya Pemkab Kukar semata tetapi semua Kabupaten dan Kota di Kaltim juga terimbas akan hal itu.


"Semua daerah di Kaltim mengalami hal yang sama. karena dana tranfer triwulan ke-IV dari pusat belum masuk. Termasuk dana transfer jatah Pemkab Kukar dari Provinsi Kaltim juga belum masuk. Ini terkait Provinsi Kalimantan Timur juga mengalami ketersendatan transfer dana dari Pemerintah Pusat," ujar Dafip Haryanto, Selasa (06/01) .

Dimana Plt Sekda dan semua SKPD telah membahas melalui rapat koordinasi, yang didalamnya membahas kondisi prediksi prediksi penggunaan APBD 2016, khususnya pada asumsi pendapatan yang dipasang di APBD 2016 harus dilakukan penyesuaian dengan terbitnya PMK Desember 2015 lalu.

"PMK Desember 2015 telah diterima Pak Pj Bupati dari Pak Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda, tepatnya Desember lalu," paparnya.

Mengingat kondisi keuangan daerah termasuk Kukar khususnya, sangat perlu dilakukan pembahasan akan pengelolaan keuangan di APBD 2016. Selanjutnya adanya kesepakatan dalam penentuan proses pengalokasian kedepannya.

"Mengenai jumlah angka defisit, Pak PLt Sekda yang memahami akan hal tersebut," lanjutnya. (khan)