Menyikapi banyaknya jalan dan jembatan rusak dampak dari banjir diwilayah hulu beberapa bulan lalu, Pemkab Kukar disarankan untuk mengeluarkan dana posmayor.

Wakil Ketua DPD KNPI Kukar Tohari SH, menilai lambatnya pemerintah merespon apa yang terjadi ditengah masyarakat, merupakan salah satu sikap pembiaran yang tak sepantasnya dilakukan.

"Pemerintah kan punya dana posmayor untuk penanggulangan bencana, dana tersebut kan bisa dikeluarkan untuk membuat jembatan, sehingga warga tak perlu patungan," kata Tohari.

Pihaknya sangat prihatin, langkah yang tak cepat dilakukan pemerintah menyikapi setiap kejadian yang ada."Bencana banjir yang melanda, dan menjadikan sejumlah jalan rusak, jembatan putus di Desa Sebelimbingan ini seharusnya menjadi dasar supaya dana tanggap darurat itu bisa direalisasikan," tandasnya.

Sementara Agus Supriyadi,Ketua LSM Ikatan Pemuda Martadipura Kukar Agus Supriyadi menyatakan, bahwa pembangunan jembatan di Desa Sebelimbingan Kota Bangun adalah hasil patungan dari warga, pembanguna dilakukan diatas jalan pemerintah.”Warga yang melintasi jembatan sepanjang 20 meter itu membayar Rp50 ribu untuk mobil dan Rp10 ribu untuk sepeda motor,” kata .

Kegiatan pungutan liar (pungli) tersebut seolah olah dibiarkan oleh pemerintah, dan tidak ada tindakan yang nyata. (boy)