DPRD Kutai Kartanegara bersama Pemkab Kukar dipastikan akan segera melakukan rasionalisasi anggaran pada 2018 ini, menyusul banyaknya kegiatan kegiatan di 2017 yang belum bisa terbayarkan.


Wacana rencana rasionalisasi anggaran itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Supriyadi SPd,Senin (15/1/2018) lalu saat memimpin pertemuan membahas tuntutan para kontraktor untuk pembayaran proyek 2017 lalu.


"Hutang yang belum terbayar di 2017 lalu menjadi skala prioritas supaya diselesaikan, hal ini sesuai dengan hasil konsultasi kita di Kementerian Dalam Negerin," kata Supriyadi.


Oleh karenanya, lanjut Supriyadi, rasionalisasi seluruh OPD Kukar akan dilakukan dalam waktu dekat ini.


"Kegiatan yang urgen disetiap OPD tentunya tidak akan dilakukan rasionalisasi. Rasionalsiasi anggaran dilakukan pada kegiatan yang kita anggap tak penting," tandasnya.

Sementara Sigit, salah seorang kontraktor yang hadir dalam pertemuan itu mengingatkan kepada pemerintah Kukar, agar pada 2018 ini tidak melelang kegiatan atau proyek baru sebelum pembayaran hutang pemkab 2017 diselesaikan.

Hal tersebut perlu dilakukan agar kedepan hutang pemkab tidak semakin menumpuk. (kr1)