Badai defisit belum berkesuduhan menerpa Kutai Kartanegara, pada 2018 nanti estimasi struktur APBD Kukar masih kisaran Rp3 triliunan saja. Ini tentu perlu langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah, agar pelaksanaan pembangunan di Kukar benar benar berjalan dengan baik.


Salah satu altarnatif yaitu dengan cara melakukan pengurangan nilai Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Kukar, jika pada April-Mei 2017 lalu nilai TPP Kukar dipangkas 35 persen, kedepannya Tim Badan Anggaran (Banggdar) DPRD Kukar memwacanakan pemangkasan nilai TPP sampai 50 persen.


Anggota Banggar DPRD Kukar H Salehudin mengatakan, TPP yang diberikan untuk pegawai semestinya disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, hal tersebut dilakukan supaya program pembangunan pemerintah bisa berjalan.


Sejauh ini nilai TPP mencapai angka Rp3 triliun lebih, sedangkan nilai APBD kisaran Rp3 triliunan, ini menandakan belanja TPP sangatlah besar.

”Banggar DPRD meminta tekan TPP, kembali harus dibawah 50 persen,” tegas Salehudin.

"2016 lalu TPP tak dipotong, bahkan wacana pengurangan TPP pada 2017 senilai 35 persen juga tak terlaksana sejak Januari 2017 lalu,:ujarnya lagi. (boy)