Perusahaan Daerah (Perusda) Tunggang Parangan (TP) Kutai Kartanegara diminta untuk menjalankan hasil rekomendasi kajian lembaga Independen Universitas Gajah Mada (UGM), untuk membayar gaji karyawan yang "nunggak" selama tiga tahun.

"Sedari awal kita turut mengawal proses dana penyertaan modal Perusda TP, bahkan manajemen menyampaikan presentasi terkait dengan rencana bisnis yang dijalankan, tak hanya itu saja pemerintah juga menggandeng Lembaga Independen UGM untuk membuat kajian soal Perusda TP, dalam kajian itu juga Perusda TP direkomendasikan untuk membayar gaji karyawan dengan total Rp6,1 miliar," ungkap Firnadi Ikhsan, Anggota Komisi III DPRD Kukar.

Dengan telah teralisasinya dana penyertaan modal senilai Rp10 miliar yang cair akhir Desember 2016 lalu, menurut Firnadi itu lebih dari cukup untuk membayar gaji karyawan. "Sisanya kan bisa untuk menjalankan usaha Perusda, yang penting hak hak karyawan terpenuhi dulu," tegas Firnadi.

Komisi III, lanjut Firnadi, sampai sekarang belum ada pemberitahun resmi dari manajemen Perusda TP jika dana penyertaan modal tersebut sudah cair.

Sementara itu Direktur Operasional Perusda TP Suratman Mustakim, mengatakan bahwa pembayaran gaji karyawan akan dilakukan jika usaha yang dijalankan Perusda memiliki untung.

"Adanya penyertaan modal itu untuk menjalankan usaha, sehingga ketika usaha dijalankan dan mendapat untung maka hak karyawan tentu akan dibayarkan," kata Suratman Mustakim.

Menyikapi hal itu, sejumlah karyawan Perusda TP Kukar mengaku kecewa dengan manajemen Perusda TP. Pihaknya merasa dimanfaatkan, ketika proses perjuangan untuk mendapat dana penyertaan modal, dengan melakukan beberapa kali aksi demo ke kantor Bupati dan DPRD Kukar."Ternyata kita dimanfaatkan oleh direksi, giliran sudah cair, hak kami tidak jelas kapan akan dibayarkan," tefas Saiduani Nyuk.

Rencannya, besok (kamis) seluruh karyawan Perusda TP akan ngluruk kantor Perusda TP untuk mempertanyakan kejelasan gaji mereka. (boy)