Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Kartanegara (Kukar), Bahari Joko Susilo


TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Kartanegara (Kukar), Bahari Joko Susilo, memberikan penjelasan mengenai target Pendapatan Daerah tahun 2023 yang tak tercapai.

Ia menyebut bahwa kondisi ini disebabkan oleh kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengalihkan Kas Daerah (Kasda) Kukar ke rekening Bank Indonesia (BI) sebesar Rp2,5 triliun.

"Pendapatan Daerah Kabupaten Kukar di 2023 ditargetkan Rp9 triliun dan tercapai Rp7 triliun. Sumber Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan Lain-lain PAD yang Sah," ujarnya.

Joko menjelaskan bahwa Dana Transfer dari pusat merupakan salah satu sumber terbesar, mencapai Rp7,5 triliun. Sementara PAD sendiri mencapai Rp800 miliar, Transfer antar Daerah Rp874 miliar, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp10 miliar.

Namun, dana transfer sebesar Rp2,5 triliun tersebut tidak disalurkan ke Kasda di bank BPD, melainkan dialirkan melalui dana Treasury Deposit Facility (TDF) di Kasda BI. Kebijakan ini tidak hanya terjadi di Kukar, tetapi hampir di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.

"Kita tidak defisit, karena kondisi kasda kita di pertengahan Desember ternyata duitnya masih banyak, makanya tidak ditransfer," jelasnya

Kemenkeu mengalihkan dana ke Kasda BI karena melihat adanya penumpukan dana di Kasda Kukar di BPD hingga pertengahan Desember sebesar Rp4 triliun. Namun, pada akhir Desember, permintaan uang yang diperlukan lebih besar dari yang tersedia di Kasda Kukar.

Menurut Joko, kekurangan uang di akhir tahun bukan karena kurangnya dana, tetapi lebih karena penumpukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berlebihan di Desember.

"Seandainya serapan anggaran OPD dapat maksimal di November, kekurangan uang di akhir tahun bisa dihindari." tutupnya. (dri)