TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melalu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP). Bertempat di Hotel Elty Singgasana Tenggarong Rabu (13/12/23).

Dalam konsultasi tersebut membahas terkait rencana pembangunan kawasan perdesaan yakni kawasan Agrowisata Transpolitan, kawasan Agroekowisata Separi Sejahtera Kecamatan Tenggarong Seberang dan Kawasan Agroindustri 35 Kecamatan Marang Kayu.

Sekda Kukar Sunggono mengucapkan terima kasih kepada DPMD yang menginisiasi kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait pembangunan kawasan pedesaan.

"Saya selaku ketua tim koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan melihat antusias juga semangat temen-temen baik kepala desa, narasumber, pendamping desa yang hadir memberikan kontribusi yang positif untuk memberikan data, informasi. Kemudian harapan dan keinginannya seperti apa kawasan pedesaan mereka nanti bisa terbangun kedepannya." kata Sunggono.

"Pada FKP ini masih ada 2 kecamatan yang akan coba ditetapkan sebagai kawasan desa baru dengan perbup yaitu Tenggarong Seberang dan Marang Kayu. Mudah-mudahan target 2 kecamatan ini bisa kita selesaikan segera." ujarnya.

Sementara Kepala DPMD Kukar Arianto mengatakan bahwa untuk ketentuan pembangunan pedesaan ini diatur dalam Permendes PDTT nomor 5 tahun 2016. Di Kukar pembangunan kawasan perdesaan itu sudah ada sejak tahun 2017.

"Sudah ditetapkan ada satu kawasan di Kecamatan Loa Kulu. Terus di tahun 2021 itu kita juga menetapkan ada 5 kawasan yang akan dibentuk kawasan perdesaan. Yang baru ini disampaikan semua, tapi khusus untuk tahun 2023 itu ada 3 kawasan yang kita kerjakan yakni kawasan Agroindustri 3S itu ada di Kecamatan Marang Kayu, kawasan Agrowisata dan Agroekowisata di Tenggarong Seberang." jelasnya.

Ia mengatakan bahwa 3 kawasan tersebut telah menjalin kerjasama dengan pihak ke tiga yakni lembaga kajian untuk pembentukan kawasan perdesaan dari Jogja, tenaga ahli dari Kemendes.

"Tahapannya sudah sampai ke konsultasi publik. Artinya kita meminta kepada semua pihak OPD dinas terkait di Kukar untuk memberikan kesanggupannya bagaimana nanti merespon terhadap identifikasi, potensi, kemudian hal-hal yang perlu diintervensi dalam mewujudkan kawasan perdesaan." tuturnya.

Arianto menambahkan untuk pembentukannya nanti menggunakan Perbup, tujuannya nanti kalau membentuk kawasan perdesaan, bisa melokalisir beberapa wilayah yang akan dibentuk untuk dibangun dan dikembangkan sehingga nanti muncul potensi-potensinya, percepatan pembangunan.

"Dan nanti akan kita kerjakan di 2024. Sekarang tahapannya penyusunan konsep dokumen perencanaan untuk kita konsultasikan ke publik dan yang paling penting akan kita sinkronisasi dengan RPJMD kita 2021-2026." pungkasnya. (dri)