TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) memberi arahan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Strategi Percepatan Percepatan Pelaksanaan Program/Kegiatan Perubahan RKPD tahun 2023, bertempat di ruang aula Bappeda Kukar Senin (7/8/23).

Dalam arahannya Bupati Edi Damansyah meminta seluruh OPD dan Pejabat Tinggi Pratama untuk melakukan percepatan terhadap realisasi kegiatan di tahun 2023.

"Saya menyampaikan apresiasi dan terimakasih bahwa komitmen bersama kita dan semangat kita untuk melakukan percepatan terhadap realisasi kegiatan 2023 ini terbangun. Yang perlu di garis bawahi adalah bagaimana percepatan eksekusi, itu yang juga menjadi perhatian." kata Edi Senin (7/8/23).

Edi mengatakan bahwa rakor ini berkaitan dengan pemantapan strategi percepatan pelaksanaan program yang di anggaran murni maupun persiapan nanti dari sisi perencanaan dan pelaksanaan RKPD 2023.

"Kita terus melakukan koordinasi secara internal dan gambarannya, strateginya sudah di tetapkan langkah-langkah nya pun sudah mulai dilaksanakan."ujarnya.

Untuk itu Edi minta Sekda, tim kecil ini agar terus di aktifkan untuk melakukan semacam pendampingan ke OPD OPD, walaupun memang bisa dikelompokkan nanti OPD yang lambat di dalam realisasinya, dan ada persoaalan persoaalan didalam kegiatannya. Sehingga nanti waktunya juga bisa temanage dengan baik.

Jadi identifikasi nanti diarahkan kepada OPD OPD yang memang memerlukan pendampingan pendampingan percepatan itu.

"Karena dari data yang di sampaikan Plt Bappeda, terakhir rakordal yang kita lakukan semester pertama kemaren realisasi keuangannya tercatat 23,67%. Dan oleh Kepala BPKAD disampaikan sebesar 34% sampai pada hari ini. Jadi kalau di liat presentasenya sekitar 11% perkembangannya." jelasnya.

Edi juga minta perhatian, karena tumpuhannya adalah kepala OPD, para pejabat pimpinan tinggi pratama. Ia sangat optimis mana kala para kepala OPD. Pimpinan tinggi pratama ini juga melakukan perubahan terhadap budaya kerjanya. Sehingga ini bisa dicapai dengan baik kinerja tahun 2023 ini.

"Kita di tingkat kabupaten selau melakukan rakor seperti ini, dan kepala OPD tolong diadakan rakor juga di OPD nya masing masing. Minimal kita tau bagaimana kegiatan yang telah di realisasikan, memang harus terkawal dgn baik agar hak-hak penyedia jasa itu terpenuhi dengan baik." tuturnya.

Kemudian yang kedua, kebijakan manajemen kas, kepala BPKAD sudah menjelaskan agar kebijakan yang di ambil bahwa tidak dilakukan lagi dengan yang berkaitan manajemen kas triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, yang susah tersusun di BPDB.

"Tetapi dikeluhkan kepala OPD, di dalam implementasinya itu tidak seperti yang kita kemas di forum rapat. Saya minta ini jadi perhatian, jangan sampai nanti apa yang kita bicarakan di forum rapat ini didalam implementasinya tidak bisa berjalan." tutupnya. (*dri)