Komisi III DPRD Kukar gelar rapat membahas persoalan layanan listrik Loa Janan

TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Komisi III DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait permasalahan listrik yang ada di Desa Batuh dan Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan. Bertempat di ruang Banmus DPRD Kukar, Selasa (13/6/23).

Rapat dipimpin langsung Anggota Komisi III DPRD Kukar Ahmad Yani, dan turut mengundang perwakilan Bagian Pemerintahan Pemkab Kukar, perwakilan perusahaan PT Kutai Energi, PT Karya Putra Borneo, UPT PLN Tenggarong Seberang, dan perwakilan Desa yang diwakili Ketua RT 9 Desa Batuah Taufik.

Diketahui ada beberapa rumah yang belum teraliri listrik salah satunya di Desa Batuah ada sekitar 80-100 rumah yaitu di RT 47, RT 48, RT 49 dan di RT 34, RT 35.

Ahmad Yani mengatakan bahwa masalah listrik ini memang problematika masyarakat dan hajat hidup orang banyak. Sehingga urusan penerangan listrik ini manjadi kebutuhan vital itu tidak boleh ditunda tunda.

"Apalagi ada masyarakat kita yang tidak teraliri listrik, oleh karena itu menjadi beban bagi semua pihak termasuk pemerintah, kalau masih ada masyarakat yang belum teraliri listrik. Terkhusus di Desa Batuah dan Desa Tani Harapan itu ada beberapa Dusun dan RT yang pada saat ini tidak teraliri listrik dan sebenarnya persoalan klasik dari PLN. Karena ini persoalan tiang, kabel, dan infrastruktur yang sebenarnya dicarikan solusi."kata Ahmad Yani.

Ahmad Yani mengatakan bahwa solusinya sudah ada, PLN sanggup ketika berkolaborasi dengan perusahaan, dan perusahaan siap membantu terkait dengan instalasi, infrastruktur kelistrikan. Sehingga persoalan ini clear, masyarakat bisa menikmati listrik.

Ia mengungkapkan banyak memang saat ini masyarakat yang berdiam diri karena sudah terlanjur menikmati tidak ada listrik. Oleh karena itu harus keluar dari masalah tersebut.

Ahmad Yani menyebutkan bahwa perusahaan di Tani Harapan dan Batuah siap berkolaborasi dengan PLN. Untuk secara teknis nanti ada rapat berikutnya supaya memfinalkan kerjasama itu. Misalnya satu perusahaan bisa menanggung 1 atau 2 km jaringan listrik supaya beban PLN bisa teratasi. Walaupun secara tanggungjawab adalah PLN untuk menyediakan infrastruktur itu, tetapi ada keterbatasan termasuk ada perhitungan ekonomi sehingga harus disuport oleh perusahaan sekitar.

"Kita harap program PLN dan program perusahaan ini kita suport dan dari pemberdayaan masyarakat desa untuk mensuport keluhan keluhan masyarakat yang ada di desa. Untuk rapat lanjutan kita targetkan minggu depan sudah bisa untuk memfinalisasi kerjasama untuk pembangunan listrik di Dua Desa tersebut." pungkasnya. (*dri/adv)