Abdul Rasid Ketua DPRD Kukar

TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Rapat Paripurna 6 Masa Sidang III DPRD Kukar dengan agenda Pandangan Umum Fraksi Terhadap Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD 2022, Senin (12/6/2023), memunculkan banyak masukan dan saran DPRD kepada Pemkab Kukar, terkait infrastruktur, pendidikan, penanggulangan kemiskinan, termasuk kurang maksimalnya penyerapan anggaran 2022, hingga Silpa mencapai angka Rp2,8 triliun.

"Ada beberapa tanggapan fraksi salah satunya tanggapan tentang kurang maksimalnya realisasi APBD yang bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Artinya apa yang disampaikan oleh fraksi terhadap masukan kepada pemerintah, bagaimana memaksimalkan APBD yang sekarang ini" kata Ketua DPRD Abdul Rasid usai memimpin rapat paripurna DPRD Kukar.

DPRD berharap, pemerintah mendengar apa yang disampaikan oleh fraksi, terutama bagaimana memaksimalkan peran OPD dalam merealisasikan anggaran yang sudah di salurkan ke OPD tersebut. Sehingga tidak ada lagi silpa yang cukup tinggi.

Catatan lain juga banyak disampaikan oleh fraksi berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan yang ada di Kukar. Khususnya berkaitan dengan infrastruktur, masalah jembatan di Muara Badak, jalan penghubung antar Kecamatan Sebulu dan Muara Kaman.

"Selebihnya kita berharap semakin tahun pelaksanaan APBD kita bisa berjalan dengan baik dan memaksimalkan anggaran yang kita miliki, karena sayang kalau semua anggaran yang kita miliki tidak bisa terealisasi dengan baik akan merugikan pembangunan Kukar." tutupnya. (*dri/adv)