• Senin, 15 April 2024
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara



(Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin S.Sos, S.Fil, M.AP)


TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2023 menjadi momentum dalam peningkatan dunia pendidikan di Kaltim, apalagi kedepannya IKN di Kaltim juga berjalan. Maka di momen Hardiknas ini anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin S.Sos, S.Fil, M.AP menyampaikan pendapatnya terkait dunia pendidikan di Kaltim saat ini.

Salehuddin mengatakan, terkait dengan proses penyelenggaraan pendidikan di Kaltim problem yang selama ini mengemuka diantaranya sarana prasarana pendidikan, termasuk beberapa ruangan belajar di beberapa sekolah negeri maupun swasta di Kaltim yang kurang, termasuk juga akses sekolah harus menjadi perhatian pemprov Kaltim.

"Karena di beberapa sekolah hampir di Kabupaten Kota di Kaltim sifatnya terbatas dengan kapasitas daya tampung siswanya, makanya ini harus menjadi perhatian serius, karena bulan depan itu sudah dimulai lagi PPDB yang sampai saat ini dikeluhkan kurangnya ruang belajar, " ujar Salehuddin.

Legislator Karang Paci Dari Dapil Kukar ini juga meminta, kepada Pmerintah Provinsi Kaltim dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim segera melaksanakan beberapa permohonan sekolah yang notabene memang membutuhkan ruang belajar.

Kemudian lanjut Salehuddin, hal yang juga menjadi perhatian kedepannya adalah bagaimana proses pemerataan guru dan tenaga pendidikan di masing-masing sekolah negeri maupun swasta di Kabupaten Kota di Kaltim, karena antara sekolah di Kabupaten Kota ini memang terjadi ketimpangan kualitas pendidikan.

"Salah satu penyebabnya adalah tidak merata nya dari sisi guru dan tenaga pendidik, maka dengan mekanisme PPPK ini harusnya beberapa permasalahan minumnya guru yang dibutuhkan di masing-masing sekolah bisa tercover, tapi selama ini prosesnya belum terlalu maksimal, " tuturnya.

Ia menambahkan, bahwa kedepannya Pemprov Kaltim melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga harus memaksimalkan Dana Alokasi Umum yang diberikan pemerintah pusat untuk kebutuhan dari proses belajar mengajar.

"Terutama untuk penggajian dan menutupi kekurangan guru di beberapa sekolah, " tandanya. (One)

Pasang Iklan
Top