• Kamis, 22 Februari 2024
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara



(Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim Sigit Wibowo)


SAMARINDA (KutaiRaya.com) - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim Sigit Wibowo mengatakan, proyek pembangunan di periode kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wakilnya Hadi Mulyadi, dinilai tak ada yang menggunakan metode Multi Years Contract (MYC) lantaran terbentur waktu.

Salah satunya proyek pembangunan yang tidak menggunakan metode MYC yakni penanganan Simpang Muara Rapak Balikpapan yang kerap mengalami kecelakaan lalu lintas hingga memakan korban jiwa.

"Untuk penanganan Simpang Muara Rapak Balikpapan, telah diambil alih oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kemen-PUPR) yang sebelumnya direncanakan untuk membangun fly over dengan menggunakan metode MYC dalam pembiayaannya," ungkap Sigit Wibowo.

Namun lanjut politisi PAN tersebut, dalam proses perencanaan itu ternyata terbentur dengan terbatasnya waktu atau masa periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang sebentar lagi akan selesai.

"Itu tidak cukup waktunya kalau pakai metode MYC, karena ketentuannya harus beberapa tahun anggaran," imbuhnya.

Ia mengaku, untuk penanganan pada kawasan tersebut, nantinya akan dibuat buffer zone yang nantinya akan menjadi area pengamanan ketika terjadi masalah pada kendaraan khususnya kendaraan berukuran besar.

"Jadi nanti akan dibuka jalur di samping jalan, supaya ketika ada kendaraan yang bermasalah bisa langsung dialihkan ke area tersebut, sehingga tidak lagi memakan korban. Apalagi posisinya tepat di turunan gunung dan di persimpangan," tuturnya.

Ia menambahkan, untuk penanganan kawasan tersebut telah dilakukan kajian mendalam dari sejumlah pihak.

"Itu sudah dilakukan pengkajian oleh beberapa pihak, bahkan setelah kasus kecelakaan maut di kawasan tersebut juga sempat menjadi bahan diskusi dan selanjutnya disampaikan ke pemerintah pusat," pungkasnya. (One/Adv)

Pasang Iklan
Top