(Wakil Ketua DPRD Kaltim Ir H Seno Aji)


SAMARINDA (KutaiRaya.com) - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur yang juga politisi senior partai Gerindra Ir H Seno Aji, mengutuk keras pernyataan Edy Mulyadi terkait Kalimantan yang akan menjadi lokasi Ibu Kota Negara (IKN).

Dari pernyataan yang dilakukan oleh Edy Mulyadi dan kawan kawan itulah memantik kemarahan rakyat Kalimantan khususnya Kalimantan Timur yang telah ditunjuk sebagai IKN. Kemarahan itu tidak hanya datang dari rakyat Kalimantan sendiri namun juga memantik kemarahan dari kalangan legislator Karang Paci salah satunya Seno Aji.

Seno Aji secara tegas mengutuk lontaran kebencian dan penghinaan kepada seluruh masyarakat Kalimantan terutama rakyat IKN Nusantara Penajam Paser Utara.

"Saya mengutuk keras ucapan Edy Mulyadi dengan mengatakan Kalimantan tempat Jin buang anak," ujar Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Ir H Seno Aji.

Politisi partai Gerindra ini juga mengatakan, jika apa yang telah diucapkan oleh Edy Mulyadi tersebut telah menghina rakyat Kalimantan khususnya Kalimantan Timur.

"Dari ucapan tersebut sudah merupakan penghinaan kepada rakyat Kalimantan khususnya rakyat Kalimantan Timur.Dan telah melanggar Undang-Undang ITE," ucapnya.

"Perlu diingat Provinsi Kaltim ini adalah salah satu provinsi yang menyumbang PDRB terbesar yang mencapai Rp 400 triliun setiap tahun ke pusat. Itulah yang digunakan untuk membangun gedung gedung di ibukota Jakarta, yang kembali ke provinsi Kaltim hanya dibawah 10 persen," terangnya.

Menurut Seno, kalau dana PDRB tersebut kembali semua ke Kaltim maka tidak ada daerah di Kaltim yang tertinggal dan tidak ada infrastruktur yang rusak parah. Langkah pemindahan ibukota sudah tepat untuk pemerataan pembangunan Indonesia.

"Jika dia mau mengkritik tentang gedung-gedung yang akan dijual ataupun disewakan di Jakarta, ya fokus saja kesana, tidak perlu melebar sampai menghina Kaltim.Hal ini tentu saja menyakiti hati kita warga Kaltim," tegas Seno.

Seno juga berpesan, agar tidak perlu mengedepankan emosional, sehingga perdamaian dan ketenangan Kaltim tetap terjaga dengan baik.

"Biarkan pihak berwajib yang memproses hal ini," tutupnya. (One)