Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menjelang Bulan Suci Ramadhan, akan terus lakukan pengawasan terhadap barang yang beredar, terutama kebutuhan yang dikonsumsi langsung masyarakat, seperti bahan Sembilan Kebutuhan Bahan Pokok (Sembako).

Demikian ditegaskan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Dr H Irianto Lambrie menanggapi dugaan kemungkinan beredarnya beras plastik (sintesis) yang beredar di masyarakat.


Langkah cepat ini harus dilakukan, agar keresahan masyarakat tidak terus berlanjut akibat isu beras plastik ini. Pihaknya akan melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait untuk menangani permasalahan kebutuhan pokok masyarakat ini.

"Saya sudah meminta Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam minggu ini untuk melakukan koordinasi terkait masalah tersebut. Jangan sampai, kondisi ini mempengaruhi kebutuhan konsumsi masyarakat, sehingga menimbulkan keresahan lebih luas bagi masyarakat,”"kata Irianto Lambrie di Kantor Gubernur Kaltim Kamis (28/5).

Selain untuk meminimalisir keresahan masyarakat, pengawasan ini bertujuan untuk kesiapan Pemprov Kaltim dalam menghadapi bulan ramadhan. Karena, dalam bulan ramadhan kebutuhan sembako pasti meningkat.

Mengantisipasi tingginya peningkatan permintaan tersebut, maka harus dipastikan persediaan yang cukup hingga lebaran nanti. Begitu juga terkait dengan kelayakan kebutuhan sembako bagi masyarakat.

"Keberadaan kebutuhan pokok serta kelayakannya harus jelas, sehingga apa yang dirasakan masyarakat tidak menjadi beban pemerintah. Apalagi, jika keberadaan bahan pokok tersebut terbatas, tentu biaya bahan pokok tersebut juga naik. Karena itu, pemerintah akan melakukan program operasi pasar, sehingga masyarakat bisa menerima kebutuhan pokok dengan biaya yang terjangkau," jelasnya.

Untuk mengetahui kondisi ketersediaan kebutuhan pokok tersebut, Pemprov meminta Pemerintah Kabupaten/Kota juga dapat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) dan menyiapkan langkah-langkah antisipasi yang tepat. (pk)