• Sabtu, 27 Juli 2024
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara

Terorisme merupakan ancaman nyata dan setiap saat dapat membahayakan keamanan bangsa dan negara. oleh karena itu perlukan penanganan secara terpusat, terpadu dan terkoordinasi.


Upaya dalam memanimalisir ancaman terorisme diwilayah Kaltim, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang mempunyai tugas dalam penanggulangan terorisme. Untuk itulah BNPT menyelenggarakan Rapat Koordinasi antara aparat hukum dalam penindakan perkara tindak pidana terorisme.


Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Pendidikan Sigit Muryono, mengatakan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) antara aparat hukum dalam penanganan perkara tindak pinada terorisme, ini sangat tepat dan bukti serius dalam pencegahan dan penanggulangan teroris di wilayah Kaltim.


"Kegiatan Rakor ini, merupakan bukti keseriusan kita dalam penanganan teroris,"kata Sigit Muryono, saat mewakili Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak, pada pembukaan Rapat Koordinasi antara aparat hukum dalam penindakan perkara tindak pidana terorisme, yang berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (21/5).


Sigit mengatakan, wilayah Kaltim memiliki wilayah yang luas serta banyak fasilitas vital, seperti kilang minyak dan bandar udara di Balikpapan, perusahaan LNG, dan perusahaan pupuk di Bontang. Hal tersebut bisa menjadi tempat pelarian, penyelundupan senjata, dan sebagai markas pelatihan yang sulit dideteksi aparat.


"Oleh karenan itu Pemprov Kaltim juga perlu waspada, karena Kaltim memiliki wilayah yang luas dan terdapat fasilitas vital, sehingga hal itu bisa saja menjadi tempat persembunyian para teroris,"kata Sigit.


Menurut Sigit, rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia, menyebabkan masyarakat mudah terbujuk pihak tertentu, untuk masuk pada suatu kelompok yang kemudian melakukan aksi terorisme.


"Kesenjangan sosial berupa kesejahteraan masyarakat dengan tingginya angka kemiskinan, kerap menimbulkan kecemburuan sosial," ujarnya.


Selain itu, lanjut Sigit, masih terbatasnya kualitas dan kapasitas intelejen negara dalam mendeteksi secara dini, kemungkinan terjadinya aksi terorisme. Berbagai permasalahan itu tentu tidak gampang dipecahkan.


"Untuk itu, terorisme merupakan masalah yang harus diselesaikan bersama antara penyelenggara negara, elit politik, penegak hukum, dan tentu saja dengan dukungan semua lapisan masyarakat,"kata Sigit
(pk)

Pasang Iklan
Top